Menunggak Puluhan Bulan, 3 Penghuni Rusun Griya Tipar Diusir

KOMPAS.COM, JAKARTA — Sebanyak tiga unit Rumah Susun Griya Tipar, Cakung, Jakarta Timur, dikosongkan secara paksa oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta karena menunggak uang sewa hingga puluhan bulan, Kamis (27/6/2013).

Kepala Unit Pengelola Rusun Wilayah III Jefyodya Julian mengatakan, pengosongan ini merupakan lanjutan dari razia dan penetapan segel merah yang telah dilakukan sejak 28 Mei 2013.

"Dikosongkan karena tunggakan sudah terlalu banyak. Ya kita lakukan pengosongan paksa karena tidak ada iktikad baik dari penghuni rusun yang bersangkutan. Kita sudah segel dan kasih peringatan sebelumnya tapi tidak ada respons sama sekali," ujar Jefyodya, Kamis (27/6/2013).

Awalnya, ada enam unit rusun yang akan disegel, tetapi akhirnya hanya tiga unit yang disegel. Tiga unit lain tidak disegel karena penghuninya membayar setengah dari jumlah tunggakan.

Unit rusun yang akhirnya dikosongan adalah unit nomor 409 di Blok Meranti dengan tunggakan 63 bulan, unit nomor 403 di Blok Cendana dengan tunggakan 18 bulan, dan unit nomor 517 di Blok Jatisari dengan tunggakan 26 bulan.

Tiga unit lainnya yang batal disegel karena penghuni membayar setengah dari jumlah tunggakan adalah unit nomor 214 di Blok Cendana, unit nomor 316 dan 319 di Blok Meranti.

Seorang warga yang unitnya batal disegel, Mety Malonda (64), mengatakan, ia melakukan negosiasi ketika petugas mengosongkan unit nomor 409 di Blok Meranti.

"Ada enam rumah yang mau dikosongkan, tapi ada tiga penghuni mau bayar. Mereka (pengelola) minta bayar penuh. Namun, kami bayar setengah," ungkap Mety, ketika ditemui di Rusun Griya Tipar, Kamis.

"Tadi sementara mereka eksekusi di Meranti, kita bayar. Bayar di kantor pengelola tadi pagi. Itu pun masih negosiasi dengan pengelola. Tapi tetap kita bikin pernyataan selama enam bulan tetap kita lunasi," terang Mety.

Sementara itu, penghuni unit nomor 409 di Blok Meranti, Imelda (39), mengaku tak tahu akan ada eksekusi pada Kamis ini. Mengenai tunggakan, Imelda mengaku tak membayar sewa karena tak memiliki surat perjanjian dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Imelda telah tinggal di rusun tersebut sejak 2008.

"Bagaimana saya mau bayar, saya tidak punya (surat perjanjian). Setiap diminta, selalu nanti aja. Belum lagi, kami dikenakan denda berlapis (listrik dan air), semakin memberatkan kami untuk membayar," aku Imelda.