Jokowi: Tarif Naik Dulu, Lainnya Dibicarakan Nanti

Polemik soal tarif baru angkutan umum di DKI berkaitan dengan keputusan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 22 Juni 2013. Polemik ini dimulai setidaknya sejak Organda DKI mengajukan usulan tarif baru angkutan kepada Pemprov DKI pada 25 Juni 2013.

Pemprov DKI kemudian mengajukan usulan tarif baru kepada DPRD DKI untuk disahkan. Namun, DPRD mempertanyakan beberapa hal sehingga usulan tarif baru tak kunjung disahkan. Hal-hal itu misalnya soal penyamarataan tarif antara bus kecil, sedang, dan besar; peningkatan layanan; permintaan Organda DKI, yaitu supaya penguasaha angkutan umum dibebaskan dari pungutan terminal dan uji KIR.

Sementara DPRD mempertanyakan usulan itu, pelaku angkutan umum mengalami dilema: jika tarif tidak dinaikkan, mereka rugi karena biaya operasional dan biaya hidup sudah naik; jika tarif dinaikkan, mereka melanggar hukum.

"Ini ditunggu-tunggu masyarakat dan pengusaha. Mereka merasa dirugikan. Kalau saya, (harga) BBM naik pagi, siangnya kan langsung diberikan," terang Jokowi.

Mengenai hal-hal yang dipertanyakan DPRD DKI, Jokowi menilai hal-hal itu bisa diselesaikan secara bertahap. Jokowi juga menyatakan akan selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan angkutan umum.