Basuki: Sewakan Lapak PKL Bisa Diindikasi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menertibkan pedagang kaki lima. Basuki menilai, oknum-oknum yang menyewakan lapak untuk PKL dapat terindikasi melakukan korupsi sehingga perlu melibatkan polisi untuk menindak mereka.

"Jadi, orang yang menyewakan lapak-lapak itu bisa masuk ke dalam indikasi korupsi loh karena mereka menyewakan aset negara tanpa memasukkan uang ke negara," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Basuki menambahkan, PKL yang berjualan di badan jalan mengganggu ketertiban umum dan dapat dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Namun, jika terbukti melakukan korupsi, kata Basuki, hukuman yang dijatuhkan kepada para penyewa lapak PKL akan jauh lebih berat.

"Saya kira kalau kapolda sudah bertindak, nanti bagus juga, ya. Jadi mereka (PKL) dianggap korupsi, kalau diselidiki, pihak Bareskrim akan turun dan itu akan sangat menarik, saya kira," kata Basuki.

Basuki menargetkan, Jakarta harus bebas dari PKL liar pada tahun 2014. Ia berjanji akan mengupayakan berbagai cara untuk menertibkan PKL di jalan-jalan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Pemprov DKI memprioritaskan untuk menata PKL Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara. PKL Tanah Abang akan direlokasi ke dalam Blok G Pasar Tanah Abang. Prioritas PKL yang direlokasi adalah pedagang yang memiliki KTP DKI. Apabila masih ada kios kosong di lokasi binaan PKL, Pemprov DKI akan mengundi kios itu untuk ditempati PKL yang tak memiliki KTP Jakarta.

Sementara itu, untuk relokasi PKL Jatinegara, Pemprov DKI akan mengalihfungsikan SMP Negeri 14 Jatinegara sebagai tempat penampungan PKL. Adapun PKL Pasar Minggu akan dimasukkan ke dalam Pasar Minggu dan Terminal Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan kompensasi kepada PKL Tanah Abang untuk dapat berjualan hingga Lebaran.