Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Anggaran Siluman 4 SKPD DKI buat Beli Cendol, Bisa buat Renang"

Kompas.com - 30/10/2013, 13:12 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran siluman pada empat SKPD DKI dengan nilai mencapai Rp 1,471 triliun. Temuan itu berdasarkan hasil audit APBD DKI 2012.

Kepala BPKP Mardiasmo menyebutkan, anggaran siluman itu ditemukan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.

"Anggaran siluman Rp 1,4 triliun itu kalau untuk beli cendol bisa buat renang," kata Mardiasmo dalam acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Menurut Masdiamo, berdasarkan hasil pemeriksaan APBD Penetapan 2012 di empat SKPD itu, ditemukan kegiatan baru yang tiba-tiba muncul dengan nilai Rp 1,068 triliun. Anggaran siluman yang ditemukan dalam pos anggaran keempat dinas itu tidak sesuai dengan prosedur anggaran yang normal. Ternyata, setelah pemeriksaan lebih detail, anggaran siluman itu bertambah sebanyak Rp 395 miliar lagi. Jadi, anggaran siluman di dalam APBD DKI 2012 mencapai Rp 1,471 triliun.

Kemudian, BPKP juga menelusuri anggaran yang tercantum dalam APBD DKI Perubahan 2012. Ternyata, di dalam APBD-P 2012, ditemukan anggaran siluman sebesar Rp 8,23 miliar. Anggaran itu untuk bantuan sosial (bansos) dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada.

Mardiasmo mengatakan, ada koordinator yang mengatur penerima bansos dan hibah dari DKI. Koordinator ini kemudian mendapat bayaran dari pencairan anggaran bansos dan hibah tiap penerima.

Berdasarkan temuan tersebut, BPKP mengingatkan kepada pejabat Pemprov DKI bahwa APBD Perubahan sangat rawan. Walaupun sudah ada perda, di dalamnya terdapat angka siluman.

Supaya hal tersebut tidak terulang lagi dalam penyusunan dan penetapan APBD DKI di tahun-tahun mendatang, Mardiasmo menegaskan Pemprov DKI untuk segera menerapkan e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI. Melalui e-budgeting, keberadaan anggaran siluman dapat diminimalkan atau dihilangkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com