Basuki: Gampang Ketemu Saya, Tidak Perlu Bayar

Menurut dia, untuk dapat bertemu dengannya, hanya tinggal mendatangi Balaikota atau rumah pribadinya di Jakarta Utara. "Orang mau ketemu saya kan tinggal tunggu di tangga (Balaikota), langsung masuk, enggak perlu bayar," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Selain dapat langsung mengunjunginya di Balaikota, warga juga dapat langsung mengirimkan pesan pendek atau SMS kepadanya. Basuki pun berani menjamin, staf pribadinya tidak berani bermain-main dengan uang.

Basuki menceritakan, ada beberapa acara komersial yang sudah ia tolak hadiri. Namun, sering kali Basuki "terjebak" hadir di acara yang dikomersialisasi tanpa sepengetahuannya. Misalnya ada sebuah talkshow yang menghadirkannya sebagai narasumber. Namun, ternyata para peserta ditarik biaya tiket yang harganya selangit.

"Makanya kalau acara gitu, saya enggak mau pergi. Kalau ada staf saya yang narik biaya, ya sanksi dong," kata Basuki.

Diberitakan sebelumnya, sebuah pesan singkat berantai beredar di masyarakat beberapa waktu ini. Isinya, adanya oknum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi calo untuk menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam sebuah acara tertentu dengan imbalan sejumlah uang.

Pesan singkat tersebut diawali dengan sederet kalimat yang seluruhnya menggunakan huruf kapital. "BREAKING NEWS...! TERNYATA PUNGUTAN LIAR MASIH MERAJALELA DALAM KALANGAN STAF KESEKERETARIATAN GUBERNUR DKI," tulis SMS itu.

Kalimat selanjutnya menerangkan praktik calo yang terjadi. Berikut tulisan dalam SMS tersebut. "Dalam rangka ulang tahun ke 30 Yayasan RS Jakarta, pimpinan yayasan rumah sakit mengajukan permohonan tertulis suatu sambutan Gubernur DKI. Tapi sayang permohonan baru akan disampaikan apabila disertai sejumlah uang cukup besar jumlahnya. Terlalu...."

Di akhir pesan itu, turut tercantum pihak yang mengirim pesan berantai itu, yakni Pembina Yayasan Rumah Sakit Jakarta atas nama Benyamin Mangkudilaga tanpa kontak yang bisa dihubungi.

Sementara Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta Heru Budi Hartanto mengaku belum mendapatkan laporan terkait beredarnya pesan singkat berantai tersebut. Di sisi lain, Heru menduga oknum yang dimaksud bukanlah pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta dan merupakan pihak ketiga.