Basuki Anggap Tudingan Ahli Waris Taman BMW Tak Masuk Akal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta akhirnya angkat bicara soal tudingan yang dilontarkan Donald Guilamme Wolf, pihak yang mengklaim sebagai ahli waris kepemilikan taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa (BMW), yang menyebut dirinya pernah menjadi konsultan pengembang, PT Agung Podomoro Land.

"Kalau ngomong begitu, tuduhan itu tidak masuk akal ya," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Pada Selasa (12/11/2013) kemarin, kuasa hukum Donald, David Sulaeman, mendatangi dan mengadu kepada DPRD DKI. Dalam pengaduannya itu, David mengatakan kalau Basuki tak bisa berbuat apa-apa untuk penyelesaian sengketa BMW, karena ia pernah menjadi konsultan pengembang, PT Agung Podomoro Land.

Menurut Basuki, pengaduannya kepada DPRD DKI merupakan sebuah hal yang wajar dan semua pihak boleh mengadukan permasalahan apapun kepada dewan. Basuki pun meminta kepada Donald sebagai pihak yang mengklaim memiliki lahan yang akan dibangun stadion internasional itu untuk kembali menggugat dan memperjuangkan asetnya di pengadilan.

Namun ternyata dari permasalahan itu, Donald terbukti bersalah dan kini telah mendekam di jeruji besi dengan ancaman satu tahun kurungan penjara. Ia dijerat dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tuduhan memalsukan surat.

Donald mengklaim sebagai ahli waris yang sah, hanya berdasarkan Eingendom Verponding Nomor 309, yang dimiliki neneknya, Saamah. "Kalau begitu lama-lama kita gugat Balaikota punya nenek moyang kita saja. Emang bisa begitu? Enggak bisa. Pak Prijanto juga ikut-ikutan sekarang," kata Basuki.

Sebelumnya, David mengklaim kalau ia sudah pernah bertemu dengan Basuki dan memberikan segala macam bukti dan berkas-berkasnya. Namun, ternyata kedatangan mereka tidak mendapat sambutan baik oleh Basuki.

"Saya mendengar Ahok (sapaan Basuki) katanya pernah jadi konsultannya Agung Podomoro (pengembang yang juga klaim lahan BMW), apa karena itu dia jadi enggak enak sama Agung Podomoro?" kata David.

Permasalahan tanah yang ditaksir mencapai Rp 737 miliar ini terjadi setelah tanah yang diklaim milik Donald juga diakui PT. Agung Podomoro Land. Pada (8/6/2007), PT Agung Podomoro menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah DKI sebagai kewajiban fasilitas sosial-fasilitas umum dari tujuh perusahaan.

PT Agung Podomoro bertindak sebagai koordinator. Dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan Direktur PT Agung Podomoro Trihatma Kusuma Haliman, tercantum pasal yang mengatur bahwa tanah yang diserahkan tidak dalam keadaan sengketa, dan bebas dari segala tuntutan maupun gugatan. Namun, tanah tersebut tidak juga dibuat sertifikatnya.

Salah satu kebohongan pihak pengembang, kata David, adalah perbedaan serah terima lahan dan lahan yang tercantum di berita acara. Serah terima lahan yang diberikan kepada DKI hanya 12 hektar. Sedangkan yang tercantum di dalam berita acara seluas 26 hektar.