Kalla Sependapat dengan Jokowi, Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama

Kalla mengatakan penanganan sungai adalah tanggung jawab pemerintah pusat, sementara saluran air yang kecil menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tak terkecuali di DKI Jakarta. Koordinasi penanganan banjir, ujar dia, seharusnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum

"Jadi, Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah, sementara Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi membuat proyeknya," kata Kalla di Posko Koordinasi Banjir Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Selasa (14/1/2014). Menurut dia, yang terjadi selama ini bukan koordinasi tidak berjalan baik, melainkan perintah yang tak dijalankan dengan baik.

Tak cukup hanya koordinasi pemerintah

Kalla menambahkan koordinasi pun semestinya tak hanya terjadi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "(Seharusnya juga ada) koordinasi antar-daerah untuk mengatasi banjir," tegas mantan Wakil Presiden ini.

Dalam kesempatan itu, Kalla pun berharap Kanal Banjir Barat bisa dipercepat pembangunannya. Bersamaan, harap dia, pembersihan sungai pun bisa berlangsung rutin. Tujuannya, air yang masuk ke Jakarta dapat segera mengalir ke laut.

"Kita (pun) harus membuat bagaimana air yang masuk (Jakarta) tak sebanyak (sekarang) ini," imbuh Kalla. Karenanya, saluran air dan selokan harus diperbanyak, memperbanyak daerah resapan dan normalisasi sungai.

Selain itu, tegas Kalla, masyarakat pun harus memperbaiki diri. Perbaikan itu berupa kesadaran untuk mendirikan bangunan di bantaran sungai serta tak sembarangan membuang sampah.