Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Belum Temukan Kesalahan Kepala Rusun Marunda

Kompas.com - 28/02/2014, 12:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan belum menemukan indikasi tindakan ilegal yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Marunda dalam alih sewa ratusan hunian di rusun tersebut. "Belum, belum ada laporannya," kata Jokowi di kantor Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2014).

Jokowi menegaskan, ia tidak main-main jika ada pegawai negeri sipil yang terbukti terlibat dalam praktik penyewaan rusun tersebut. Sejak menjabat menjadi gubernur, Jokowi telah mencopot dua kepala UPT Rusun Marunda.

Mengenai alih sewa hunian di rusun itu, Jokowi telah menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengosongkan hunian yang disewakan kepada pihak yang tidak berhak mendapatkan hunian rusun. "Langsung dikeluarin, rusun kok disewain. Kita berikan semua fasilitas itu hanya kepada yang membutuhkan," kata Jokowi.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, ada penyelewengan terhadap 115 hunian di empat rusunawa. Jumlah itu terdiri dari 17 hunian di Rusunawa Marunda, 45 hunian di Pinus Elok, 44 hunian di Cakung Barat, dan 5 hunian di Rusun Pulogebang.

Sumber Kompas.com menyebut angka yang lebih fantastis, terutama di Rusunawa Marunda. Setidaknya, ada 200 lebih hunian rusunawa yang disewakan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) oleh oknum warga. Penghuni ilegal dibebani uang sewa Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan.

"Terlalu menuduhlah kalau kita bilang bahwa Kepala UPT bekerja sama. Tapi bisa dibilang dia tutup mata, pura-pura ndak tahu. Jadi kayak gubernur dan wakil gubernur dicurangin bawahan gitu, " ujar sumber yang enggan menyebutkan identitasnya.

Modus alih sewa hunian rusun ini terjadi melalui warga yang telah tinggal lama di rusun itu. Ada oknum yang menawarkan hunian ini kepada mahasiswa-mahasiswa calon penghuni rusun. Tak hanya itu, oknum tersebut juga meminta mahasiswa yang tinggal di rusun untuk mempromosikan hal tersebut kepada teman lain agar makin banyak yang menyewa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com