JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga keterlambatan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) disebabkan kedekatan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan perusahaan peserta tender. Padahal, pemenang tender tidak ditentukan berdasarkan kedekatan. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum menentukan pemenang tender tersebut.
"Kita inginnya open source, selama ini Dishub itu sudah banyak sekali kerja sama dengan pihak lain. Saya tidak tahu apakah ada kecenderungan lebih naksir ke salah satu pihak," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Saat ini, kata Basuki, ada tiga perusahaan yang ikut tender. Dua di antaranya berasal dari Swedia dan Norwegia, sementara satu lainnya asal Indonesia.
Terlepas dari permasalahan ini, Basuki mengatakan, DKI Jakarta telah siap menerapkan ERP. Terlebih lagi, sudah ada payung hukum terhadap pelaksanaan kebijakan ini.
Basuki menegaskan, tidak akan ada sepeser pun dana APBD yang dikeluarkan selama pembangunan fasilitas ERP. Proses pembangunan akan diserahkan penuh kepada pihak swasta.
"Kita tidak ingin keluar duit, kita ingin full swasta. Kita tidak menganggarkan sama sekali, maunya yang gratis-gratis sajalah. Ini kan tujuannya bukan soal bisnis, tujuannya bagaimana kita mengatur volume kendaraan di ruas jalan," ujarnya.
ERP rencananya diterapkan di sejumlah ruas jalan protokol di Ibu Kota, seperti di Jalan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said. ERP direncanakan akan diterapkan setiap Senin-Jumat, kecuali hari libur nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
