Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Saya Dendam Luar Biasa pada PAM

Kompas.com - 08/10/2014, 11:20 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan kekesalannya pada BUMD pelayanan air bersih, PD PAM Jaya. Basuki merasa PD PAM Jaya lebih berpihak pada industri daripada melayani warga.

"Sejak 1981 saya tinggal di Jakarta, saya sudah kayak orang kaya, mandi pakai air mineral. Saya dendam luar biasa pada PAM, ada tangki air gratis, malah mereka jual ke industri, bukannya mengutamakan warga, tapi malah monopoli," kata Basuki dengan nada geram pada acara Sosialisasi Air Tanah oleh AETRA, di Balai Agung, Balaikota, Rabu (8/10/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu menambahkan, seharusnya tangki air itu disediakan bagi warga yang membutuhkan air karena kualitas air tanah di Jakarta kurang baik.

Kegeraman lainnya karena Ahok pernah ditagih pembayaran air secara tiba-tiba. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku rajin dan tidak pernah telat membayar air. Tiba-tiba saja ia ditagih untuk membayar dua bulan kekurangannya.

"Kenapa enggak tagih saja dari dulu? Mereka (PD PAM Jaya) mengancam, bayar (tagihan air) atau diputus. Ini cara arogansi dari penguasa air yang saya enggak suka karena air begitu penting," kata Ahok lagi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, warga lebih mementingkan air bersih daripada kebutuhan pangan. Bahkan, Ahok menyebutkan, seorang manusia dapat bertahan hidup walaupun tidak makan asal tetap minum air.

Oleh karena itu, sebagai pemerintah, pihaknya merasa perlu memberikan yang terbaik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air. Hal itu termasuk dengan melakukan privatisasi pada operator yang bekerja sama dengan PD PAM Jaya, Palyja.

Namun, hingga saat ini, akuisisi itu belum dapat dilaksanakan. Sebab, DKI masih harus menghadapi gugatan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Sementara itu, apabila ada PNS atau staf yang ketahuan "bermain" dengan pelayanan air, Ahok menjamin akan memecat PNS tersebut.

"Tahun depan akan ada PNS kami pecat-pecatin, nanti kami turunkan golongan dan jadi staf. Selama ini pejabat eselon itu tenang-tenang saja karena hanya muter-muter saja jabatannya di eselon yang sama, sekarang peraturan itu tidak berlaku lagi," ujar Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Prabowo Kantongi Nama Kader Gerindra yang Akan Maju Pilgub DKI Jakarta

Megapolitan
Paniknya Maling Motor di Koja, Ditangkap Warga Usai Aksinya Ketahuan sampai Minta Tolong ke Ibunya

Paniknya Maling Motor di Koja, Ditangkap Warga Usai Aksinya Ketahuan sampai Minta Tolong ke Ibunya

Megapolitan
Pengelola Minimarket Diminta Juga Tanggung Jawab atas Keamanan Kendaaraan yang Parkir

Pengelola Minimarket Diminta Juga Tanggung Jawab atas Keamanan Kendaaraan yang Parkir

Megapolitan
Soal Wacana Pekerjaan Bagi Jukir Minimarket, Pengamat: Tergantung 'Political Will' Heru Budi

Soal Wacana Pekerjaan Bagi Jukir Minimarket, Pengamat: Tergantung "Political Will" Heru Budi

Megapolitan
Heru Budi Janjikan Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket, Pengamat: Jangan Hanya Wacana!

Heru Budi Janjikan Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket, Pengamat: Jangan Hanya Wacana!

Megapolitan
Babak Baru Kasus Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas, Muncul 3 Tersangka Baru yang Ikut Terlibat

Babak Baru Kasus Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas, Muncul 3 Tersangka Baru yang Ikut Terlibat

Megapolitan
Solidaritas Pelaut Indonesia Minta Senioritas ala Militer di STIP Dihapuskan

Solidaritas Pelaut Indonesia Minta Senioritas ala Militer di STIP Dihapuskan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemalak Sopir Truk yang Parkir di Jalan Daan Mogot

Polisi Tangkap Pemalak Sopir Truk yang Parkir di Jalan Daan Mogot

Megapolitan
Setuju Jukir Liar Minimarket Ditertibkan, Anggota DPRD DKI: Meresahkan

Setuju Jukir Liar Minimarket Ditertibkan, Anggota DPRD DKI: Meresahkan

Megapolitan
'Budaya Kekerasan di STIP Tak Ada Kaitannya dengan Dunia Kerja di Kapal'

"Budaya Kekerasan di STIP Tak Ada Kaitannya dengan Dunia Kerja di Kapal"

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior Terancam 15 Tahun Penjara

4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Pemerataan Air Bersih di Jakarta, Mungkinkah?

Pemerataan Air Bersih di Jakarta, Mungkinkah?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com