"Untuk menghindari proyek-proyek 'siluman' yang menjadi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, saya tawarkan pembahasan APBD direkam dan dirilis di YouTube," katanya saat Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI di Balaikota, Kamis (6/11/2014).
Dalam semiloka itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut ada sejumlah proyek di DKI Jakarta yang muncul dalam APBD tanpa melalui perencanaan di satuan kerja perangkat daerah.
Contohnya adalah proyek di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum yang nilainya mencapai triliunan.
"Ini seperti kasus tahun anggaran 2013. Saya tidak tahu siapa yang 'bermain', apakah oknum di DPRD atau staf Pemprov DKI," kata Ahok.
Karena itu, kata dia, pada pembahasan APBD 2015, ia akan menawarkan ke DPRD untuk menyusun APBD dengan transparan. Salah satunya melalui bukti rekaman dan dapat dipantau dan diawasi publik.
Mantan Bupati Belitung yang akrab disapa Ahok itu juga mencontohkan kasus pembelian mobil untuk Dinas Kebersihan yang tiba-tiba menghilang dari APBD.
"Saat itu, mobilnya sudah dipesan, ketika siap-siap membayar, ternyata mata anggaran hilang dari APBD," ungkap Ahok.
Untuk itu, tambah dia, semua proses penyusunan APBD akan dibahas secara terbuka dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan mengawasinya.
Sekretaris Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan sudah menyerahkan ulang dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke DPRD.
"Kendalanya adalah alat kelengkapan di DPRD belum tuntas, baru alat kelengkapan pimpinan, sedangkan komisi belum terbentuk," kata dia.
Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat pembahasan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.