Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serapan APBD DKI 2014 Paling Rendah Sepanjang Sejarah, Ini Penjelasan Ahok

Kompas.com - 17/11/2014, 21:10 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku tak ambil pusing atas rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2014. Hingga akhir tahun, anggaran DKI hanya bisa terserap maksimal 35-40 persen dari total Rp 72,9 triliun. 
 
"Saya sudah lapor ke Pak Presiden soal anggaran ini. Enggak apa-apa anggaran tidak terserap daripada mereka membabi buta habiskan anggaran," kata Basuki, di Uhamka, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (17/11/2014).
 
Basuki berdalih sebagian besar satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) DKI menolak untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP DKI. Meski demikian, ia mengklaim seluruh warga telah merasa terlayani oleh Pemprov DKI. [Baca: Serapan APBD DKI 2014 Paling Rendah Sepanjang Sejarah]

Sebagian program unggulan DKI, lanjut dia, sudah dapat terealisasi dengan baik, seperti pengerukan sampah di kali, pembetonan jalan raya, dan lainnya.

"Survei saja sama orang Jakarta, sekarang mereka lebih merasa lebih baik atau tidak sekarang. Kalau mau jujur, sekarang Jakarta lebih baik, kenapa serapan anggaran sedikit dipusingin sih," ucap Basuki. 

 
Ia pun meminta sejumlah pihak untuk tidak terus mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran. Yang lebih utama saat ini adalah pembangunan Jakarta yang lebih baik. Sementara itu, anggaran yang tidak terserap, lanjut dia, akan menjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dan dialihkan ke program lainnya.

Basuki berdalih, lebih baik Pemprov DKI melakukan penghematan besar-besaran daripada pemborosan besar-besaran.

"Berarti program yang dulu enggak jelas, ke mana uang banyak dibuang dan ke mana hotmix-nya? Sekarang rumah puluhan tahun yang enggak diaspal sudah di-hotmix. Seharusnya kita bingung, serapan anggaran rendah, tetapi kami bisa hotmix, duitnya dari Aladdin? Pokoknya program yang jelas, kami prioritaskan dan (program) tidak jelas, kami kunci," kata Basuki. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa serapan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014 merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

SKPD DKI yang paling rendah menyerap anggaran adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dalam APBD DKI 2014, Dishub hanya mampu menyerap anggaran 4,7 persen.

Anggaran yang terserap oleh Dishub DKI itu disebabkan adanya kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan transjakarta dan bus sedang pada tahun anggaran 2013. Basuki memutuskan untuk mencoret pengadaan transjakarta dan bus sedang senilai Rp 3,2 triliun pada APBD 2014.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com