Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Kesal SKPD Beriklan di TV, Ini Penjelasan Para Kepala Dinas

Kompas.com - 10/12/2014, 19:04 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengungkapkan kekesalannya karena sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) beriklan di televisi.

Beberapa SKPD yang sejauh ini terlihat telah memasang iklannya di televisi adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (Dinas UKMKM), Dinas Sosial, serta Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan.

Beberapa kepala dinas yang instansinya memasang iklan di televisi menilai mereka punya alasan sendiri memasang iklan tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Subedjo menilai pemasangan iklan di televisi efektif untuk memberikan informasi ke masyarakat tentang hal-hal apa saja yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

"Itu sebenarnya bagian dari upaya penyuluhan ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam penanggulangan kebakaran," kata Subedjo saat dihubungi, Rabu (10/12/2014). [Baca: Ahok Ultimatum SKPD Tak Lagi Buat Iklan di Televisi]

Sementara itu, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Agus Suradika mengatakan, iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh instansinya telah dianggarkan sejak awal tahun. Agus menyatakan bersedia untuk menghapus anggaran tersebut pada tahun depan.

"Itu (beriklan) memang sejak awal sudah kita masukkan dalam anggaran 2014. Kalau Pak Ahok tidak berkenan, tahun 2015 nanti tidak akan kita lakukan lagi (beriklan di TV)," ujar Agus.

Sebelumnya diberitakan, Ahok menduga tujuan SKPD-SKPD beriklan di TV adalah untuk menghabiskan anggaran yang ada. Sebab, kata dia, serapan anggaran tahun ini sangat rendah, hanya mencapai 36 persen dari total anggaran Rp 72,9 triliun.

Ia pun mengultimatum SKPD untuk menghentikan pemasangan iklan layanan masyarakat tersebut. "Pasti (pembuatan iklan) itu dianggarkan sama mereka untuk publikasi macam-macam. Makanya, kami stop (iklan) itu, enggak boleh lagi," kata Ahok.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com