Ahok Ultimatum SKPD Tak Lagi Buat Iklan di Televisi

Sebab, kata dia, serapan anggaran tahun ini sangat rendah, hanya mencapai 36 persen dari total anggaran Rp 72,9 triliun. Ia pun mengultimatum SKPD untuk menghentikan pemasangan iklan layanan masyarakat tersebut.

"Pasti (pembuatan iklan) itu dianggarkan sama mereka, untuk publikasi macam-macam. Makanya, kami stop (iklan) itu, enggak boleh lagi," kata Basuki, di Balaikota, Rabu (10/12/2014).

Salah satu SKPD yang mendapat sorotan Basuki adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DKI. Basuki mengaku, Selasa (9/12/2014) malam, ia sedang menonton televisi dan tidak sengaja melihat ada iklan layanan masyarakat Dinas UMKM DKI.

Terlebih lagi, Kepala Dinas UMKM Joko Kundaryo ikut tampil dalam iklan tersebut. Menurut dia, untuk memberantas pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Jakarta, lebih baik menggerakkan lurah dan camat daripada memasang iklan. [Baca: Ahok: Kurang Ajar! Tiba-tiba Banyak Iklan Dinas di TV]

"Makanya, kita perlu lihat (iklan) itu perlu apa enggak? Sekarang mau iklan UMKM, buat apa iklan seperti itu? Malah enggak jalan, informasinya tidak ada, mending menggerakkan lurah dan camat. Mending kalau di iklan itu ada nomor penting yang bisa dihubungi, lah ini kan enggak," kata Basuki kesal.

Sekadar informasi, berdasar pantauan Kompas.com, beberapa SKPD yang membuat iklan layanan masyarakat di televisi adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI, Dinas Sosial DKI, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DKI, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan (Kominfomas) DKI, serta UPT Perparkiran. Bahkan, tidak sedikit iklan layanan masyarakat diputar saat waktu sudah mencapai tengah malam.