Ada Temuan KPK, Alasan Ahok Tak Lagi Anggarkan BOP Sekolah Swasta

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menjelaskan penghentian dana BOP itu disebabkan karena adanya temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2014 lalu yang alokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak tepat sasaran. 

"Akhirnya kami batalkan (pemberian BOP untuk sekolah swasta), karena KPK rekomendasikan tidak boleh lagi memberikan BOP ke (sekolah) swasta," kata Basuki, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Ia mengungkapkan, salah satu anggaran yang tidak tepat sasaran adalah anggaran yang seharusnya untuk operasional sekolah, namun nyatanya tidak digunakan untuk operasional sekolah.

Kendati demikian, ia mengaku, masih banyak siswa yang belajar di sekolah swasta merupakan siswa tidak mampu. Solusinya adalah Pemprov DKI mengalokasikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada siswa sekolah swasta.

"Hanya saja uangnya (KJP) enggak bisa ditarik kontan, bayar SPP uang sekolah semuanya debet. Kalau kami berikan uang tunai, kami kasih Rp 800.000 per bulan atau Rp 9,6 juta per tahun, dia (siswa) bisa langsung beli motor begitu terima uangnya," kata Basuki. Adapun alokasi anggaran untuk KJP di APBD 2015 sebesar Rp 2,2 triliun.

Beberapa sekolah swasta di Jakarta menganggarkan gaji para guru berasal dari BOP. Karena tidak semua pelajar atau siswa berasal dari keluarga mampu, sehingga pihak sekolah meniadakan iuran atau SPP bulanan.

Dana BOP ini dihentikan sejak Januari-Juni 2014. Salah satu alasan adanya temuan BPK karena penyaluran dana hibah BOP sekolah swasta masih belum sesuai ketentuan dan tidak efektif, senilai Rp 6,05 miliar.

Sekolah tidak mengajukan proposal, tetapi menerima BOP. Dana BOP tidak dimanfaatkan sekolah sesuai peruntukan. Sehingga terjadi manipulasi dokumen surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai syarat pengajuan BOP yang berindikasi kerugian negara senilai Rp 2,19 miliar.