Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Saya atau Anggota DPRD DKI Masuk Penjara

Kompas.com - 25/02/2015, 14:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih menunggu DPRD DKI menggunakan hak angket untuk membuat perhitungan siapa yang akan berada di balik jeruji besi dalam kisruh APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

"Saya tunggu angket dulu, kan belum angket nih. Suruh angket dulu dong, biar saya juga angketin dia juga, kan seru kan, sama-sama angketin kan, seru begitu loh. Kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya masuk penjara atau anggota DPRD masuk penjara," kata pria yang kerap disapa Ahok itu di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).

Dia menganggap bagus jika harus masuk penjara secara bersama-sama. Mantan Bupati Belitung Timur ini, saat menjadi anggota DPRD dan DPR RI, sering mendengar kalimat dari oknum DPRD berbicara tentang masuk penjara "berjemaah".

"Tidak apa-apa masuk penjara, yang penting 'berjemaah', rame-rame, katanya. Kalau sendiri-sendiri jangan, makanya mesti kompak, katanya begitu," ucap Basuki.

Basuki tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan DPRD DKI Jakarta terhadap dirinya. Basuki punya keyakinan, jika dia menerima anggaran Rp 12,1 triliun, tidak akan ada anggota DPRD DKI yang "teriak".

"Saya jamin tidak akan ada masalah dengan DPRD kalau saya menerima Rp 12,1 triliun dimasukin ke dalam anggaran. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah, tiap kelurahan di Jakarta Barat, beli UPS memakai anggaran Rp 4,2 miliar. Malu-maluin saja kan," ujarnya.

Ia mengilustrasikan, untuk rumahnya saja yang besar, ia membeli genset tidak sampai seharga Rp 100 juta. Bahkan, saat listrik mati, genset langsung menyala secara otomatis.

"Ngapain kalau tiap lurah punya genset Rp 100 juta lagi. Mati lampu orang nonton bola pun di rumah mending nonton bola di kantor lurah, bisa 10 jam juga rugi. Mau beli genset, emang (listrik) mati melulu," katanya.

Hal tersebut yang membuat Ahok tidak merestui pengadaan uninterruptible power supply (UPS) Rp 4,2 miliar.

"Jadi, itu dibilang tidak ada etika saya. Menurut saya, yang mengisi itu tanpa ada permintaan dari kantor lurah, itu yang tidak ada etika," ucapnya.

Ia pun masih ingat pengadaan meja tenis meja untuk kantor RW yang akhirnya hanya membuang-buang anggaran saja. "Dibuang-buang di sekolah, meja tulis komputer dibuang-buang, mana ada Jakarta pakai 28 persen dari APBD ternyata 46 persen bangunan sekolah ambruk jelek, kenapa? Karena duit-duitnya dipakai untuk membeli macam-macam," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com