Basuki mengaku tak mempermasalahkan jika hubungan tidak harmonis ini terus berlanjut hingga akhir kepemimpinannya pada tahun 2017. "Enggak apa-apa, seru ini. Toh ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia (pemerintah daerah berseteru dengan DPRD)," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengklaim program-program unggulan tidak akan terhambat meskipun hingga kini Pemprov DKI belum memiliki APBD. Basuki hanya mengandalkan anggaran mendahului yang besarannya 30 persen dari total APBD DKI 2015. Penggunaan anggaran mendahului itu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 211 Tahun 2014 tentang pengeluaran daerah mendahului penetapan APBD 2015.
Adapun pengeluaran daerah yang diperbolehkan menggunakan anggaran mendahului adalah gaji dan tunjangan PNS, gubernur, dan wakil gubernur, kemudian pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD), honor pegawai tidak tetap, pembayaran telepon, air, listrik, internet (TALI), gas, jasa kebersihan, dan anggaran darurat untuk korban bencana alam.
Basuki pun meminta warga tidak khawatir perihal kekisruhan ini. Ia mengklaim semua kebutuhan warga tetap terpenuhi meskipun APBD 2015 tak kunjung cair.
"Dirugikan kenapa? Duit (APBD) habis juga masyarakat enggak dapat apa-apa. Sekarang, mana pelayanan kami yang tidak bagus? PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) semua tetap berjalan, pembangunan jalan terus dilakukan, ngapain repot? Kami pakai anggaran mendahului," kata Basuki. (Baca: Sekolah Terusik APBD)
Baca: Gedung SDN 01 Duri Kepa Mangkrak Empat Tahun dan Menumpang Belajar Empat Tahun, Siswa Rindu Belajar di Sekolah Sendiri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.