Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Pak Djarot kalau Tak Enak dengan Partai, Saya Sendiri Saja

Kompas.com - 03/03/2015, 14:34 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sulit dilakukan mediasi antara dia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Sebab, permasalahannya hanya karena Basuki yang menolak usulan anggaran "siluman" Rp 12,1 triliun oleh DPRD DKI ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Dengan demikian, ia meminta Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk bersikap. Sikap itu bisa dalam bentuk berjuang untuk menyelamatkan APBD atau loyal kepada partai politik (parpol) tempatnya bernaung, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Fraksi PDI-P di DPRD DKI pun sepakat mengajukan angket kepada Basuki. "Sama Pak Djarot baik-baik saja. Tetapi, kalau Pak Djarot gara-gara partai politik enggak enak, enggak usah ikut-ikutan, saya sendiri saja, lebih enak," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (3/3/2015). 

Sebelumnya, ia juga menegaskan kepada Djarot untuk tidak lagi mencoba mendamaikannya bersama DPRD DKI.

Selain karena usulan anggaran "siluman" Rp 12,1 triliun, permasalahan itu juga tidak akan menemukan titik terang jika DPRD bersikeras untuk tidak menggunakan e-budgeting.

"Makanya saya bilang sama Wagub, saya tegaskan, ini sudah tidak ada lagi kompromi, apa yang mau diperdamaikan? Saya sampai mati pun tidak mau masukkan Rp 12,1 triliun ke dalam APBD karena barang ini tidak pantas," ucap pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat mengaku telah bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, serta kembali akan merencanakan pertemuan itu. 

Dalam pertemuan tersebut, Djarot mengaku akan menyampaikan permohonan agar Tjahjo turun tangan menyelesaikan perseturuan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI.

Menurut Djarot, perseturuan antara eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta harus segera diakhiri. Sebab, perseteruan tersebut hanya membuat semakin molornya pengesahan APBD DKI 2015.

"Jangan sampai rakyat Jakarta dikorbankan dengan berbagai macam perang di media. Jadi semuanyalah saya minta semua bisa bersikap arif, bisa berpikir tenang, jernih, demi kepentingan rakyat Jakarta," ujar dia.

Beberapa kali ditanyakan bagaimana cara untuk menengahi konflik Basuki dengan DPRD, Djarot hanya menjawab bahwa hak angket adalah hak dari Dewan dan harus dihargai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com