Kemendagri Soroti Pemborosan Belanja Alat Tulis Kantor pada APBD 2015

Pria yang akrab disapa Donny itu pun masih menemukan adanya pemborosan dengan adanya beberapa pos anggaran belanja dengan nilai fantastis. 

"Belanja jasa kantor masih relatif tinggi, belanja pemeliharaan tinggi, biaya habis pakai tinggi, belanja tenaga ahli dan narasumber masih relatif tinggi, belanja jasa konsultasi juga masih tinggi. Masa belanja pegawai dari total APBD Rp 73,08 triliun itu Rp 19 triliunnya untuk alokasi itu, itu yang kami pertanyakan. Nanti kami lihat rasionalitasnya, program ini efektivitasnya apa," kata Donny, di kantor Kemendagri, Rabu (4/3/2015). 

Oleh karena itu, dia menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk program unggulan lain yang lebih prioritas, seperti untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Donny menuturkan, evaluasi yang dilakukan Kemendagri ini mendapat apresiasi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Ahok (Basuki) dan Djarot sangat merespons dan mereka memberi apresiasi. Ini catatan bagus untuk mereka karena belum pernah APBD dibedah habis secara tuntas. Tetapi, intinya agar anggaran yang tidak perlu itu dialihkan untuk bangun gorong-gorong, persampahan, dan kami alihkan semua ke program yang benar-benar untuk kepentingan publik. Jangan rajin belanja jasa kantor segitu besar," kata mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri itu. 

Berikut beberapa obyek belanja barang dan jasa APBD DKI 2015 yang menjadi sorotan Kemendagri:

1. Belanja bahan pakai habis: Rp 2.002,96 miliar 
2. Belanja bahan atau material: Rp 1.003,00 miliar
3. Belanja jasa kantor: Rp 4.198,01 miliar
4. Belanja makanan dan minuman: Rp 863,99 miliar 
5. Belanja pemeliharaan: Rp 3.780,11 miliar
6. Belanja jasa konsultasi: Rp 506,81 miliar 
7. Belanja tenaga ahli atau infrastruktur atau narasumber: Rp 825,60 miliar