ICW Beberkan Sejumlah Kejanggalan Dalam Lelang UPS 2014

Program Manajer Monitoring Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menjelaskan, mekanisme pengadaan barang dan jasa harusnya dilakukan saat anggaran sudah ada.

"Kalau kita bicara mekanisme pengadaan barang dan jasa kan mekanisme itu terkait pengadaan belanja modal. Itu terjadi ketika sudah ada anggaran, anggaran itu baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," kata Firdaus.

Setelah itu, menurut Firdaus, baru akan dialokasikan ke masing-masing unit atau biasa disebut SKPD atau satuan kerja. Dari situ akan dilakukan mekanisme pelelangan. Dalam tahapan ini akan dicari penyedia barang atau biasa dikenal sebagai vendor.

"Contoh misalnya pengadaan UPS. Kita bisa lihat proses anggarannya. Itu kan muncul setelah APBD perubahan. Sekitar bulan Agustus 2014. Kemudian proses lelangnya sendiri dimulai pada November," ucap Firdaus.

Namun, kata Firdaus, pelelangan UPS ini bermasalah dalam hal proses pencarian vendor. Ia menduga proses pencarian vendor dilakukan secara sepihak dan terkesan sudah diatur.

"Tetapi kalau kita berkaca dari hasil yang diselidiki oleh Polda Metro Jaya, misalkan, September, Oktober sudah ada presentasi dari vendor," ucap Firdaus.

Dia mencontohkan kasus proses lelang UPS di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Saat itu Kasudin Pendidikan Jakarta Barat sudah memiliki nama perusahaan yang akan memenangkan lelang UPS.

"Artinya apa, lelangnya saja belum, diumumkan saja belum. Tetapi sudah ada penyedia," kata Firdaus. Hal itu dapat dibuktikan dari realisasi APBD untuk pengadaan UPS.

Dari realisasi UPS di 49 sekolah tidak ada realisasi untuk lelang dan administrasi. "Artinya apa? Tidak ada tim lelang tidak ada persyaratan segala macem, yang ada langsung pekerjaan," ucapnya.