APBD DKI Tak Kunjung Cair, Porsi Makanan Bayi di Posyandu Dikurangi

Salah satu penggerak posyandu di RW 010 Tanah Sareal, Tini mengaku harus putar otak agar kegiatan posyandu bisa berjalan. Tini menyiasatinya dengan mengurangi porsi makanan bayi di posyandu.

Biasanya petugas menyiapkan makanan untuk sekitar 70 pasien. Kini, menu makanan hanya disediakan untuk 30 hingga 40 pasien. Untuk memenuhi kebutuhan makanan bayi seperti kacang hijau, buah, susu, dan biskuit pun diambil dari iuran RW setempat.

"Warga jarang mau periksa dan menimbang bayinya kalau tidak ada menu makanannya," kata Tini.

Tini menambahkan, menu makanan juga dibuat sesuai dengan kemampuan dana yang ada. Tini berharap APBD segera disahkan supaya warga ingin lagi datang ke posyandu dan kegiatan posyandu bisa berjalan dengan lancar.

"Selama ini kan posyandu dapat dari dari anggaran kelurahan, kelurahan dapat dari APBD," ucap Tini.

Keterlambatan pengesahan APBD 2015 dikarenakan adanya kisruh RAPBD antara Pemprov DKI dan DPRD.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama menduga ada anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam dokumen tersebut.

Ahok, sapaan Basuki menuding DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov DKI sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lain, seperti pembelian UPS di sekolah, kelurahan dan kecamatan.