Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Polisi Lama Tentukan Tersangka Kasus Korupsi UPS

Kompas.com - 12/03/2015, 19:02 WIB
Unoviana Kartika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di sekolah-sekolah di DKI Jakarta sejak 28 Januari lalu. Bahkan, status kasus tersebut sudah ditingkatkan menjadi penyidikan.

Namun, hingga kini penyidik belum juga menentukan nama tersangka, mengapa?

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, hal yang paling menyulitkan polisi dalam menentukan nama tersangka yaitu mangkirnya saksi-saksi yang dipanggil untuk diperiksa.

"Saksi-saksi yang tidak hadir ini bisa jadi kendala. Ini karena kita bisa tahu dokumen, aliran dana, dan siapa saja yang berkonspirasi dari pemeriksaan saksi-saksi ini," ujar Martinus di Mapolda Metro Jaya, Kamis (12/3/2015).

Sejauh ini, Polda Metro Jaya sudah memanggil 35 orang yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, kepala sekolah, perusahaan pemenang tender, dan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Namun, baru 21 orang yang memenuhi panggilan tersebut. Pada Kamis ini saja, polisi sebenarnya memanggil 14 orang saksi untuk diperiksa soal proyek yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 330 miliar tersebut. [Baca: Nama Tersangka Dalam Kasus Korupsi UPS Segera Ditentukan]

Namun, hanya sembilan orang yang hadir, lima orang lainnya mangkir. "Satu orang mengaku sakit dan empat lainnya tanpa keterangan. Mereka terdiri dari dua perusahaan pemenang tender dan dua distributor alat," ucap Martinus.

Karena itu, penyidik akan memanggil kembali saksi-saksi yang mangkir ini. Jika sampai panggilan kedua saksi-saksi ini belum hadir juga maka penyidik akan dibekali surat perintah, meskipun hanya untuk menjemput saksi.

Penyidik berencana memanggil sekitar 130 orang saksi yang terdiri dari perusahaan pemenang tender dan distributor, sekolah-sekolah penerima UPS, PPK, PPHP, dan pihak-pihak lainnya yang juga terlibat, misalnya kepala Dinas Pendidikan.

"Dalam waktu empat hari terakhir, baru 35 yang dipanggil atau 25 persennya, jadi memang butuh waktu," ujar Martinus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemda DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemda DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com