Diberi "Password E-budgeting" APBD, Ketua DPRD Janji Tak Nakal

"Jadi, kalau anggota DPRD yang nakal atau ketua tim anggaran yang nakal, ada ID yang saya pegang. Pak Gubernur tinggal bilang ke saya. Saya tinggal nyari. Mereka juga enggak akan saya kasih masuk karena ini sifatnya transparan," kata Pras, sapaan Prasetio, yang didampingi anggota Banggar DPRD DKI, Syahrial, di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).

Password e-budgeting yang diberikan Basuki kepada Pras ialah untuk mengunci anggaran yang dirasa tidak masuk akal. Basuki ingin mengembalikan fungsi pengawasan kinerja SKPD oleh DPRD yang selama ini hilang. Hanya saja, mereka tidak bisa meng-input anggaran, hanya bisa mengunci anggaran di e-budgeting.

Basuki yang berdiri di samping Pras pun menjelaskan, saat DKI belum menerapkan sistem e-budgeting, DPRD dan DKI sama-sama tidak mampu mengawasi puluhan ribu mata anggaran yang ada. Oleh karena itu, Basuki memberi password kepada Pras untuk memudahkan pengawasan serta penguncian anggaran.

"Kayak nangkep maling, ditangkap, terus dikunci. Dulu kan nangkep maling terus dilepas. Enggak apa-apa, (SKPD dan DPRD) 'main' saja, tapi nanti ditangkap, anggarannya dikunci dan digembok. Itu enaknya e-budgeting," kata Basuki. 

Dalam e-budgeting itu, juga akan ketahuan pihak mana yang mengunci anggaran dan jam berapa anggaran itu dikunci. Jadi, semua pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka. Password e-budgeting baru dapat dipergunakan Pras seusai DKI mengembalikan dokumen RAPBD 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Tunggu ini terisi, kami mau serahkan ke Kemendagri. Begitu mau dipakai, password-nya kami kasih," kata Basuki.