Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Hati-hati Fraksi PKS Tentukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ahok

Kompas.com - 07/04/2015, 12:50 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan fraksinya tidak akan membuat keputusan terburu-buru terkait hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Sikap Fraksi PKS sangat tergantung pada perkembangan politik soal HMP di DPRD.

"Enggak bisa kita main gagah-gagahan. Kita tahu diri. Jadi sangat tergantung perkembangan analisa politik berbagai pihak," ujar Selamat kepada Kompas.com, Selasa (7/4/2015).

Selamat mengatakan kiprah Fraksi PKS di DPRD bukan lah mayoritas. Mengingat hal itu, kata Selamat, Fraksi PKS menolak menentukan sikap terlalu terburu-buru.

Fraksi PKS juga menghindari adanya anggapan perpecahan dalam tubuh dewan dengan perbedaan pandangannya.

"Kita jaga agar kompak. Jadi jangan terlalu banyak perselisihan di dewan atas suatu hal," ujar Selamat.

Berkaitan dengan HMP, Selamat mengatakan Fraksi PKS akan terlebih dahulu mengikuti proses di rapat pimpinan. Fraksi PKS akan memperhatikan argumentasi-argumentasi dari fraksi lain dalam rapat tersebut.

Menurut dia, penentuan langkah HMP juga merupakan hasil musyawarah mufakat. Bukan voting fraksi. Penentuan sikap Fraksi PKS, begitu tergantung pada proses itu.

Selain itu, kata Selamat, Fraksi PKS juga harus mendengarkan nasihat-nasihat dari DPP partai terlebih dahulu. Masukan dari DPP juga mempengaruhi sikap fraksi.

"Pasti masukan dari DPP mempengaruhi. Kita harus dengarkan rapim juga. Abis itu kita baru akan diskusi. Minta arahan teman-teman, dari pengurus," ujar Selamat. "Kita menunggu betul, karena tiap fraksi juga akan konsultasi dengan DPP-nya."

Selain itu, Selamat mengatakan Fraksi PKS ingin memastikan agenda apa yang terdapat dalam HMP tersebut. Secara pribadi, Fraksi PKS menginginkan adanya pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI untuk membahas bersama seperti apa mekanisme pembahasan APBD DKI yang benar.

Juga seperti apa mekanisme perbaikan seperti apa yang harus dilakukan. Untuk mencapai hal tersebut, kata Selamat, bisa saja ditempuh melalui HMP.

"Tetapi ini kan ada jeda nih, sebelum pasti HMP terbentuk ada jeda harus rapim dulu. Sebenarnya ada dua jeda, misalnya HMP sudah terbentuk, terus mau lakukan apa? Kalau PKS ingin menjaga konsesnsus di dewan dalam hal perbaikan apa kalau pilih HMP," ujar Selamat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com