Zulkifli Hasan Panggil 2 Kader PAN di DPRD DKI, Bahas HMP terhadap Ahok?

"Mau dipanggil Ketua Umum. (Bahas soal hak menyatakan pendapat) bisa jadi," ujar Johan saat akan hendak meninggalkan Gedung DPRD.

Sebagai informasi, saat ini dua kader PAN di DPRD DKI bergabung di Fraksi Demokrat-PAN yang terdiri atas 12 orang anggota. Saat ini, 10 anggota fraksi yang berasal dari Partai Demokrat telah menyatakan mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat terhadap Ahok, sapaan Basuki.

"Setelah lihat situasinya, ternyata kita memang harus mendukung dilakukannya hak menyatakan pendapat," kata Ketua Fraksi Demokrat-PAN Lucky Sastrawiria kepada Kompas.com, Senin pagi.

Setelah pengambilan keputusan tersebut, Lucky mengaku akan segera melaporkannya ke Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli. Sebab, persetujuan akhir tetap berada di tangan pengurus partai.

"Ini kan keputusan di tingkat fraksi. Nanti akan segera saya laporkan ke pihak partai, ke Ketua DPD. Mungkin besok ya," ujar dia.

Dengan keputusan yang diambil Demokrat, sudah ada tiga partai yang menyatakan mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat terhadap Ahok. Sebelumnya, dua partai yang telah secara resmi menyatakan mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat terhadap Ahok adalah Gerindra dan PPP. Sementara itu, partai yang telah menyatakan menolak adalah Nasdem dan PKB.

Seperti diberitakan, panitia khusus hak angket menyatakan Ahok telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pertama ialah terkait penyerahan dokumen RAPBD palsu yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif, sedangkan pelanggaran yang kedua terkait masalah etika.

Penyampaian laporan juga resmi mengakhiri tugas panitia khusus hak angket. Mereka meminta agar pimpinan DPRD menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat.