Dampak Instruksi Ahok, Anggota DPRD DKI Tak Bisa Pegang "Cash"

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan, bagi anggota DPRD yang membutuhkan uang untuk keperluan kegiatan dengan konstituennya, maka mereka tinggal menghubungi Kesekretariatan DPRD agar segera mentransfer uang ke pihak yang terkait dengan kegiatan resesnya itu.

"Misalnya mau mengadakan pertemuan dengan warga, butuh biaya untuk snack. Ya pesan aja, misalnya di Holland Bakery. Nanti pembayarannya mintain aja nomor rekening Holland Bakery-nya. Tinggal hubungi Sekwan (Kesekretariatan DPRD) agar segera mentransfer uang ke Holland Bakery," kata Heru, di Balai Kota, Selasa (12/5/2015).

"Gitu juga kalau mau ngundang pembicara. Misalnya mau ngundang akademisi dari UI, ya tinggal tanya aja nomor rekeningnya berapa, nanti Sekwan yang mentransfer uang ke rekening pembicaranya," ujar Heru.

Menurut Heru, larangan bagi anggota DPRD memegang uang tunai selama masa reses merupakan dampak dari adanya instruksi dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang mengharuskan semua transaksi keuangan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui transfer. Kalaupun harus dilakukan dengan cara tunai, maka jumlahnya tak lebih dari Rp 25 Juta.

"Jadi bukan cuma di DPRD, tapi semua instansi juga diberlakukan seperti itu. Tidak boleh ada lagi transaksi tunai yang melebihi Rp 25 juta," ujar dia.