Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panitia Seleksi Jabatan Minta Ahok Tak Buru-buru Pecat Pejabat

Kompas.com - 27/06/2015, 12:31 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia seleksi jabatan terbuka, Nirwono Joga, meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak terburu-buru merombak atau memecat pejabat eselon II. Meski proses seleksi sudah selesai dan DKI telah mengantongi 30 calon pejabat eselon II, pengamat perkotaan itu mengimbau Basuki untuk melantik pejabat baru seusai hari raya Idul Fitri.

Padahal, di sisi lain, Basuki mengungkapkan keinginannya untuk mempercepat perombakan pejabat pada bulan Ramadhan ini.

"Misalnya, kalau Gubernur mau ganti pejabat Dishub, kalau diganti pas bulan Ramadhan ini ya penanganan hari raya Idul Fitri jadi berantakan. Otomatis komando penanganan arus mudik dan balik di lapangan ganti koordinasi," kata Nirwono, saat dihubungi, Sabtu (27/6/2015). 

Selain Dinas Perhubungan, masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang berhubungan dengan hari raya Idul Fitri. [Baca: Ahok Ingin Secepatnya Pecat Pejabat Eselon II]

Contohnya ialah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI untuk pendataan kependudukan (pendatang) serta Dinas Sosial dalam mengurusi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dia juga mengkritik kebijakan Basuki yang melakukan evaluasi pejabat dengan waktu yang singkat, yakni pada 3-6 bulan. Padahal, idealnya penilaian pejabat dilakukan selama satu tahun.

"Pejabat kan butuh waktu beradaptasi dan menggunakan anggaran yang dirancang. Kinerja sekarang juga diawasi inspektorat setiap tiga bulan," kata akademisi Universitas Trisakti itu. 

Sebelumnya, Ahok, sapaan Basuki, menegaskan, perombakan pejabat eselon II dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan ini. Basuki mengaku sudah tidak sabar mengganti pejabat eselon II setingkat kepala dinas, kepala biro, kepala badan, dan wali kota yang berkinerja lambat.

"Bulan puasa ini pokoknya secepatnya. Aku sudah kebayang kok nama-namanya. Aku mau ganti orang yang lebih cepat kerjanya," kata Basuki.

Beredar kabar enam pejabat yang akan diganti Basuki antara lain pejabat di Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Kebersihan DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Tata Air, dan pejabat di Jakarta Selatan. [Baca: Beredar Kabar Ahok Bakal Pecat Enam Pejabat Eselon II Ini]

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya melakukan seleksi terbuka dan akhirnya mendapatkan sebanyak 30 pejabat eselon III yang dijadikan "stok" pengganti pejabat eselon II.

Pejabat-pejabat yang termasuk dalam "stok" itu akan dipilih ketika Basuki ingin merombak pejabat eselon II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com