Wali Kota Jakarta Bantah Pernyataan DPRD

"Kalau lihat tupoksi wali kota itu memang koordinasi, sinkorinasi, dan evaluasi. Jadi siapa yang ditugaskan menyalurkan anggaran ke masyarakat? Itu suku dinas. Nah tugas kami gimana itu bisa cepat dilakukan. Sehingga wajar bila anggaran ini banyak diwarnai kata-kata monitoring, sinkronisasi, dan evaluasi," ujar Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede di Gedung DPRD DKI, Rabu (2/9/2015).

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi menyebutkan bahwa mereka justru berbuat kesalahan jika memasukkan program di luar tupoksi.

Sebab, program yang berkaitan langsung dengan masyarakat memang dianggarkan dalam program dinas. (Baca: Program Kegiatan Wali Kota Diprotes DPRD DKI, Ini Tanggapan Asisten Pemerintahan)

"Kalau dibilang kita kok rapat saja, iya memang. Kalau kita masukkan program yang lain malah salah juga kita. Soal program seperti yang dimaksud banggar itu munculnya di suku dinas. Bukan di wali kota. Rapat koordinasinya baru di wali kota," ujar Rustam.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD DKI merasa kesal dengan rincian program milik para wali kota di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 khusus bidang Pemerintahan.

Kekesalan berawal ketika para wali kota memaparkan program serta rincian kegiatan yang telah disusun untuk tahun anggaran 2016.

Hampir seluruh program kegiatan yang dipaparkan oleh wali kota adalah seputar kegiatan monitoring, sinkronisasi, dan juga evaluasi. (Baca: Banggar DPRD DKI Malu dengan Format Program Wali Kota)

Salah satu contohnya adalah salah satu program di Pemerintah Kota Jakarta Pusat yaitu "Penyelarasan dan Monitoring Kegiatan Unit Kerja Bidang Perekonimian Jakarta Pusat".

Sementara, anggota Banggar menginginkan ada program yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, Banggar juga berharap ada program unggulan yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

"Tolak ukur kegiatan monitoring seperti ini enggak ada pak. Kenapa? Karena kegiatan wali kota saya catat semua nomenklaturnya hanya pemantauan, monitoring, dan evaluasi. Wali kota lakukan evaluasi saja ada biaya, hebat sekali jadi wali kota yah," ujar anggota Banggar DPRD DKI, Santoso di gedung DPRD DKI.