Transjabodetabek Merugi, PPD Ajukan Pembayaran Rp/Km ke Pemprov DKI

"Kalau Pemerintah Provinsi DKI ingin memberikan pembayaran rupiah per kilometer, itu seperti apa. Itu yang akan dikaji dulu. Untuk jumlah penumpang dan operasional juga akan dikaji untuk menentukan besaran rupiah per kilometernya itu idealnya berapa," kata Pande saat dihubungi, Rabu (30/9/2015).

Pande mengaku belum dapat memastikan perkiraan jumlah rupiah per kilometer yang akan diterima. Namun, ia memastikan besarannya akan lebih kecil dari yang akan diterima operator transjakarta. Sebab, kata dia, pembayaran dengan sistem ini hanya diperuntukan bagi layanan transjabodetabek yang dilakukan di dalam busway. Di luar busway, PPD rencananya akan tetap menarik tarif Rp 9.000 secara non tunai kepada penumpangnya.

"Artinya yang dibayar yang terintegrasi dengan sistem transjakarta saja. Kalau yang di luarnya tidak usah. Artinya nilai rupiah per kilometernya akan kecil. Lebih kecil dari transjakarta," pungkasnya.

Layanan bus transjabodetabek adalah layanan bus yang dirancang oleh Kementerian Perhubungan. Layanan bus melayani rute Jakarta menuju kota-kota penyangga dan sebaliknya. Di dalam kota Jakarta, bus transjabodetabek beroperasi di dalam busway dan tidak memungut biaya bagi penumpang yang naik dari halte transjakarta. Pengenaan biaya baru akan dilakukan saat bus keluar dari wilayah Jakarta.

Sistem pengoperasian bus transjabodetabek yang tak memungut bayaran bagi penumpang yang naik turun di dalam busway sebenarnya tidak menguntungkan bagi PPD. Beberapa waktu lalu, PPD sempat mengeluhkan mengenai banyaknya warga yang memanfaatkan naik transjabodetabek hanya pada saat bus tersebut berada di dalam busway, namun keluar dari bus saat kendaraan akan keluar dari jalur khusus tersebut. Akibatnya, jumlah penumpang yang diangkut tidak sebanding dengan pemasukan yang didapat.