Wakil Ketua DPRD: Dinas Kebersihan "Termehek-mehek" Atasi Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana tidak setuju dengan rencana Dinas Kebersihan DKI melakukan swakelola TPST Bantargebang.

Sani (sapaan Triwisaksana) menilai Dinas Kebersihan DKI belum memiliki pengalaman yang cukup dalam hal pengelolaan sampah.

"Dinas Kebersihan tidak akan sanggup. Ini masalah track record mereka," kata Sani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (12/11/2015).

"Kita tahu Dinas Kebersihan selalu bermasalah dalam loading sampah di dalam kota, lalu transportasi sampah. Kemudian lagi, soal pengiriman sampah ke Bantargebang, itu saja bisa kita katakan Dinas Kebersihan sudah termehek-mehek," lanjut Sani.

Sani juga khawatir ada tumpang tindih kewenangan jika TPST Bantargebang diswakelola.

Seharusnya pemerintah hanya menangani urusan regulasinya saja. Sedangkan pengelolaannya sendiri dikerjakan oleh pihak ketiga.

Jika tidak ingin bekerja sama dengan swasta, Pemerintah Provinsi DKI bisa menunjuk BUMD terkait.

Menurut Sani, solusi ini lebih baik daripada Pemprov DKI melakukan swakelola.

Sani mengatakan, oleh karena itu Banggar mengusulkan agar Pemprov tetap menganggarkan tipping fee. Sehingga, jika swakelola batal, maka Provinsi DKI Jakarta tetap memiliki anggaran untuk pengelolaan sampah.

"Kalau kita sih ragulah swakelola itu berhasil. Saya lihat perkembangannya di negara maju, pemerintah adalah pemegang regulasi, opersionalnya dipegang pihak ketiga. Akan babak belur lah kalau sampai swakelola," ujar dia.