Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPUD DKI Ingatkan Teman Ahok

Kompas.com - 05/01/2016, 08:40 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Teman Ahok telah memenuhi target pegumpulan KTP untuk bisa membawa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju pilkada lewat jalur independen.

Namun, Teman Ahok harus memperhatikan UU No 8 tahun 2015 dan PKPU No 12 tahun 2015 untuk memastikan semua KTP mereka akan lolos verifikasi.

Ketua KPUD DKI Sumarno mengingatkan bahwa KTP yang dikumpulkan harus memiliki sebaran wilayah yang merata.

"KTP harus tersebar lebih dari 50 persen sebaran wilayah kabupaten atau kota," ujar Sumarno ketika dihubungi, Selasa (5/1/2016).

Sehingga, domisili KTP yang dikumpulkan tidak boleh berat di satu wilayah saja. Misalnya seperti Teman Ahok yang membuka booth pertama kali di wilayah Jakarta Utara, KTP yang mereka kumpulkan tidak boleh didominasi oleh KTP milik warga Jakarta Utara saja.

Selain itu, ketika KTP sudah diterima oleh KPUD DKI, KTP pendukung Ahok (sapaan Basuki) akan diperiksa keseuaian antara data pribadi di formulir dengan fotocopy KTP.

Kemudian, KPUD akan melihat kesesuaian antara alamat pendukung Ahok dengan data daerah pemilihan yang dimiliki KPUD.

Jika verifikasi tersebut gagal atau tidak sesuai dengan data KPUD, maka dukungan tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat.

"Kemudian ada juga penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan atau status perkawinannya," ujar Sumarno.

Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat pencalonan independen dari berdasarkan jumlah penduduk menjadi berdasarkan jumlah pemilih tetap.

Jika dihitung, KTP yang dibutuhkan Ahok pun turun dari yang tadinya sekitar 750.000 KTP menjadi sekitar 525.000 KTP saja.

Meski demikian, Sumarno mengatakan sebenarnya syarat mereka telah diperberat. Hal ini karena persentase dukungan yang dibutuhkan meningkat.

"Periode ini, persentasenya diperbesar 3,5 persen untuk DKI. Pilkada tahun 2012 syarat calon independen hanya menyerahkan dukungan 4 persen dari jumlah penduduk. Sekarang naik menjadi 7,5 persen, tapi enaknya bukan dari jumlah penduduk tapi jumlah pemilih pemilu terakhir," ujar Sumarno.

Menyadari hal ini, Teman Ahok memang berniat mengumpulkan KTP lebih banyak dari yang ditargetkan KPUD. Mereka bertekad untuk mengumpulkan KTP sebanyak 1 juta.

Tujuannya untuk memberikan dukungan cadangan kalau KTP mereka banyak yang tidak lolos verifikasi.

Basuki juga telah meminta Teman Ahok mengumpulkan KTP hingga 1 juta dengan alasan yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com