Yusril Akan Likuidasi Pemprov DKI Jakarta jika Terpilih sebagai Gubernur

Apa rencana besar Yusril sehingga begitu percaya programnya bisa menyelesaikan masalah Jakarta secara tuntas?

Dalam perbincangan santai di kantor Tribunnews.com, Yusril memaparkan rencana besarnya yang tujuan akhirnya ialah melikuidasi Jakarta sebagai provinsi.

"Kalau saya terpilih menjadi gubernur, saya hanya mengatur Jakarta dalam masa transisi. Ke depan, Jakarta dilikuidasi. Tidak ada lagi gubernur. Tidak ada lagi DPRD. Yang ada adalah menteri urusan ibu kota, kemudian komisi urusan ibu kota, serta wali kota-wali kota saja," kata Yusril yang berdialog selama hampir tiga jam bersama Tribun, Warta Kota, Kompas TV, dan Kompas.com, Jumat (11/3/2016) sore.

Yusril mengatakan, wajah Jakarta sebagai ibu kota adalah cerminan wajah Indonesia.

Semrawutnya Jakarta, banjir, dan macet Jakarta menjadi kesan utama luar negeri bahwa Indonesia juga seperti itu.

Yusril mencontohkan, Manila dan Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara lebih baik kondisinya dari Jakarta. Kemacetan bisa teratasi, transportasi memadai.

Menurut Yusril, Manila dan Kuala Lumpur bisa menjadi seperti itu lantaran wilayah tersebut bukan berdiri sendiri menjadi provinsi mandiri seperti Jakarta.

Yusril memiliki ide, wilayah Jakarta yang berada di ibu kota itu diatur oleh menteri khusus, bukan sekelas gubernur. Dengan jabatan menteri khusus yang dipilih langsung oleh presiden, menteri urusan ibu kota itu bisa melakukan koordinasi dengan berbagai wilayah provinsi terdekat dalam melakukan pembangunan tanpa ada hambatan birokrasi atau ego sesama kepala daerah.

Yusril lantas menyebut, penanganan banjir di Jakarta yang sebagian akibat air kiriman dari sungai di Bogor selama ini belum tuntas karena sulitnya berkoordinasi dengan kota, kabupaten tetangga, maupun Pemprov Jawa Barat.

Jika koordinasi penanganan Ciliwung dilakukan oleh pemerintah pusat melalui menteri urusan ibu kota, para wali kota, bupati, maupun gubernur dipastikan akan mudah berkoordinasi karena yang melakukan koordinasi adalah menteri. Bukan sesama kepala daerah.

Begitu pula dengan penanganan masalah transportasi, menteri urusan ibu kota sebagai kepanjangantangan pemerintah pusat bisa mudah melakukan koordinasi dengan kepala daerah tetangga ibu kota sehingga pembangunan transportasi tak hanya terpusat di Jakarta.

Kawasan penyangga ibu kota juga akan merasakan dampak pembangunan secara komprehensif karena menteri urusan ibu kota bertugas menciptakan kondisi ibu kota yang nyaman dan ramah bagi seluruh warga Indonesia.

Bukan hanya memikirkan ibu kota saja.

Dengan transportasi yang terbangun dari Jakarta hingga kawasan penyangga secara baik, akses menuju ibu kota menjadi mudah.