Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Bekasi Sebut Transjakarta Gratis Rugikan Daerahnya

Kompas.com - 19/05/2016, 06:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai layanan transjakarta gratis akan merugikan pendapatan keuangan dari perbankan milik pemerintah daerah setempat.

"Persyaratannya mewajibkan para penumpang untuk memiliki rekening di Bank DKI. Kalau uang warga saya masuk semua ke rekening DKI, kami bisa rugi," katanya di Bekasi, Rabu (19/5/2016).

Menurut Rahmat, sebanyak 60 persen dari total 2,4 juta jiwa warga Kota Bekasi saat ini bepergian ke Jakarta dengan beragam keperluan.

Dari jumlah tersebut, cukup banyak warga Bekasi yang memanfaatkan transportasi massal transjakarta sejak unitnya resmi beroperasi di Kota Bekasi pada bulan April 2016.

"Ini merupakan strategi yang bagus dari Pemprov DKI dalam menggenjot sektor keuangan banknya melalui transjakarta. Namun, kita juga harus pertimbangkan dampaknya bagi perbankan kami di daerah," katanya.

Meski demikian, Rahmat tetap mengapresiasi program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menggratiskan ongkos perjalanan menggunakan transjakarta bagi warga Bekasi pada 2016.

"Karena bukan hanya warga DKI yang gratis, warga Kota Bekasi pun memiliki hak untuk naik transjakarta secara gratis selama memenuhi persyaratan," katanya.

Rahmat mengimbau warganya untuk tetap menyimpan uang di bank daerah setempat dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

"Kami juga punya Bank Syariah Bhagasasi sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Bekasi," katanya.

Kompas TV 247 Armada Baru Transjakarta Siap Beroperasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com