Penjelasan "Teman Ahok" soal Pengakuan PJ Curang Dibayar Rp 500.000 untuk 140 KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - "Teman Ahok" mengaku tersanjung disebut sebagai perusahaan ketimbang gerakan relawan. Juru bicara "Teman Ahok" Amalia Ayuningtyas menyebut gerakan mereka memang bukan gerakan relawan yang menghabiskan uang.

Menurut Amalia, dari awal mendirikan Teman Ahok, mereka sepakat untuk bersikap profesional dalam kerja mengumpulkan KTP dan mengelola keuangan. Teman Ahok memiliki pemasukan dari merchandise untuk operasional.

"Bagi teman-teman yang bergerak di lapangan, kami berusaha semampu mungkin untuk memberikan fasilitas. Kita harus mampu profesional sesuai dengan sosok Ahok yang kita usung, dan setiap orang wajib mempertanggungjawabkan fasilitas yang diberikan," tulis Amalia dalam keterangan resmi di website temanahok.com, Rabu (22/6/2016).

Amalia menjelaskan, booth Teman Ahok tugas utamanya menjual merchandise. Sementara Posko Partisipasi dibentuk dan dibiayai sendiri oleh warga. Jumlah pokso, kata dia, lebih banyak daripada booth.

Posko Teman Ahok dibentuk sendiri oleh Teman Ahok untuk menyasar wilayah yang padat penduduk dan golongan masyarakat menengah ke bawah. Posko ini dibentuk dan dibiayai oleh Teman Ahok. Sebab, untuk kalangan bawah, mereka tak punya biaya namun bersedia mengumpulkan KTP.

Posko ini dipinjamkan printer (untuk fotocopy KTP), HP untuk koordinasi dan juga dana operasional  mingguan. Dana operasional sebagai pengganti transportasi diberikan selama dia memenuhi target yang diberikan.  

"Pengganti ini wajar karena sebagai masyarakat bawah kami paham mereka harus bolak balik ke Pejaten dan untuk bergerak ke masyarakat," kata dia.

Target ini diberikan, agar pergerakan menjadi maksimal. Teman Ahok tidak bisa memberikan fasilitas bahkan dana operasional, jika mereka tak mampu mendapatkan target.

Akan tidak adil, kata Amalia, jika Posko santai-santai tidak ditarget, sementara relawan lain yang jualan merchandise berjibaku mencari uang untuk memberikan fasilitas kepada mereka.  

"Jika tidak tercapai target, bisa karena KTP di wilayah memang bukan basis Ahok dan wilayah tersebut sudah jenuh, maka kami akan memindahkan fasilitas ke wilayah lain yang masih bisa mengumpulkan KTP," ujarnya.