Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, "Teman Ahok" Buktikan Pengumpulan 1 Juta KTP

Kompas.com - 29/06/2016, 08:11 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan "Teman Ahok" akan melakukan rekapitulasi pengumpulan KTP di markas Teman Ahok, Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (29/6/2016). Proses rekapitulasi ini juga akan dijadikan ajang pembuktian terkumpulnya 1 juta KTP oleh Teman Ahok.

Relawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu pun mengundang tokoh dan warga yang meragukan pengumpulan 1 juta KTP itu.

"Teman Ahok mengundang para tokoh dan warga yang meragukan keberadaan sejuta KTP dengan hadir menjadi saksi pada proses rekapitulasi KTP, hari Rabu (29/06) ini markas Teman Ahok, Pejaten," tulis Teman Ahok dalam akun Facebook-nya, Senin (27/6/2016) sore.

Dalam rekapitulasi pengumpulan KTP itu, Teman Ahok akan menghitung jumlah KTP per kelurahan yang telah terkumpul secara manual. Rekapitulasi KTP ini disebut sebagai acara terjadwal. Namun, rekapitulasi kali ini dibuka untuk pihak yang berminat hadir dan yang masih meragukan terkumpulnya 1 juta KTP tersebut.

"Teman Ahok telah menyebarkan sekitar 100 undangan yang terdiri dari semua elemen warga Jakarta baik yang telah memberikan dukungan atau justru sebaliknya untuk ikut datang sebagai saksi dalam melakukan rekapitulasi KTP bersama," demikian penggalan lanjutan yang ditulis Teman Ahok.

Rencananya, Teman Ahok akan mempersilakan pihak yang meragukan 1 juta KTP itu untuk memilih warga yang telah mengumpulkan KTP secara acak. Nantinya, Teman Ahok akan langsung melakukan verifikasi terhadap warga dengan disaksikan langsung oleh pihak-pihak yang meragukan mereka.

"Kami akan telepon bareng-bareng," ujar salah satu pendiri Teman Ahok, Singgih Widyastomo, Senin.

Konsep tersebut muncul setelah Teman Ahok berdiskusi dengan Ahok. Beberapa orang memang meragukan 1 juta KTP yang dikumpulkan oleh Teman Ahok. Salah satunya adalah politisi Partai Gerindra, Habiburokhman, yang menilai 1 juta KTP hanya sekadar klaim.

Ada juga politisi PPP, Abraham Lunggana, yang menyebut 1 juta KTP hanya retorika saja. Pada Minggu (19/6/2016), Teman Ahok merayakan pengumpulan 1 juta KTP mereka. Namun, keduanya memastikan tidak akan menghadiri proses rekapitulasi tersebut.

Politisi PDI-P yang juga Ketua Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Adian Napitupulu, juga mengatakan tidak akan hadir. Dia mengaku diundang oleh mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha, yang saat ini menjadi tim ahli Teman Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com