Ahok Berencana "Paksa" Pemilik Lahan di Kemang Jual Tanahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah mengetahui cara menghadapi pengembang di Kemang yang mendirikan bangunan di badan sungai. Dia akan mengajukan konsinyasi ke pengadilan.

"Saya sudah perintahkan tadi pagi, konsinyasi saja di pengadilan. Sita saja sudah, kalau enggak, enggak jalan dong kita," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (29/8/2016).

Konsinyasi merupakan penitipan uang kepada pengadilan. Ahok mengatakan dia mengacu kepada Undang-Undang Pengadaan Tanah. Dalam UU tersebut, kata Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa "memaksa" membeli tanah dari suatu pihak dengan harga pasar.

"Kita punya Undang-Undang Pengadaan Tanah, kalau gua butuh beli tanah ini enggak bisa tempat lain lagi, saya minta kamu jual ke saya, harga pasar," ujar Ahok.

Jika tidak mau menjual, maka Pemprov DKI akan meminta kepada pengadilan untuk mengajukan konsinyasi.

"Kalau kamu enggak mau jual, saya minta pengadilan negeri menetapkan ini konsinyasi. Kalau dia tetapkan, uangnya saya titip di pengadilan. Saya sita tanah kamu," ujar Ahok.

Sebelumnya Ahok sempat bingung menentukan langkah yang harus dilakukan pada kawasan Kemang. Kawasan yang sempat dilanja banjir beberapa hari lalu dipenuhi bangunan yang berdiri di badan air. (Baca: Pengembang: Harusnya Kemang Village Malah Jadi "Role Model")

Ahok mengatakan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan normalisasi Kali Krukut yang mengalir di Kemang. Namun, pengembang yang bangunan berdiri di badan sungai Krukut ternyata memiliki sertifikat hak milik.

Sehingga tidak bisa digusur. Sementara, mereka juga menolak menjual tanahnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Terkait konsinyasi, Ahok mengatakan timnya sedang melakukan penyusunan.

Nantinya Dinas Tata Air DKI Jakarta dan BBWSCC akan bekerjasama menyusun pengajuan konsinyasi. Namun, Ahok belum tahu kapan hal ini akan diajukan.

"Ya kan duitnya belum ada. Saya juga minta swasta ikut bayar," ujar Ahok. (Baca: Pemprov DKI: Perlu Evaluasi Menyeluruh di Kawasan Kemang)