Khawatirkan Pembahasan APBD, Ahok Sebut Yusril Gugat BPKP DKI Terkait Kasus Korupsi UPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memiliki kepentingan terselubung dengan menjadi pihak terkait dalam perkara UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Ahok, sapaan Basuki, mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada tentang cuti kampanye bagi petahana. Dia menduga Yusril berharap agar MK menolak permohonannya sehingga dia tetap harus cuti selama masa kampanye, atau empat bulan.

"Nah, ini cuti kalau diterusin, pas-pasan sama nyusun APBD (2017) nih. Saya tidak tahu apakah dia punya kepentingan supaya saya enggak bisa ngawasin APBD," kata Ahok di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Ahok mengatakan, Yusril juga kerap digunakan jasanya oleh pihak yang bertentangan dengan Pemprov DKI Jakarta. Seperti menjadi pengacara bekas pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya.

Saat ini, kata Ahok, Yusril sedang menggugat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI terkait kasus korupsi UPS.

"Beliau juga sekarang sedang menggugat BPKP untuk membatalkan kerugian negara kasus UPS," kata Ahok.

Padahal, lanjut dia, sudah ada tersangka akibat penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan perangkat UPS tersebut.

"Pak Yusril membela yang nilep, udah jelas ada tersangka (kasus UPS). Kasus Bantargebang juga ngabisin duit banyak, dia juga belain," kata Ahok.

Menanggapi itu, Yusril menyatakan bahwa tuduhan Ahok itu tidak ada hubungannya dengan perkara di MK.

"Enggak ada hubungannya dengan perkara di MK. Saya sudah siapkan argumen. Jadi persoalan di luar MK, enggak ada hubungannya," kata Yusril kepada Kompas.com.

Yusril sebelumnya mengatakan, kepentingannya menjadi pihak terkait karena berkepentingan sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Yusril, bila MK mengabulkan gugatan Ahok, maka ia sebagai bakal calon gubernur merasa dirugikan. Yusril merasa hak konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-Undang 1945 dirugikan.