Dugaan Politisasi dalam Program Vaksinasi Kanker Serviks

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini, DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjalankan program Kementerian Kesehatan untuk memberi vaksin Human Papillomavirus (HPV) kepada anak-anak secara gratis. Vaksin itu diberikan untuk mengantisipasi kanker serviks.

Adapun latar belakang pelaksanaan program itu disebabkan karena kanker serviks merupakan kanker paling mematikan nomor dua setelah kanker payudara. Penyebabnya disebabkan karena kuman dan virus HPV sehingga perlu dicegah.

Di Indonesia tiap 1 jam ada 33 perempuan yang meninggal karena kanker serviks. Hanya saja, realisasi program ini terganggu.

Banyak informasi beredar melalui pesan berantau terkait program tersebut. Bahkan informasi yang beredar tersebut bernuansa politis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pesan tersebut, disebutkan Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama memiliki niat terselubung dalam menjalankan program ini.

Selain itu, disebutkan pemberian vaksin HPV kepada anak-anak usia SD dapat menyebabkan menopause dini. Disebutkan pula, Amerika Serikat dan Inggris sudah tak lagi memberikan vaksin HPV ke masyarakat.

Ketua Umum Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia Prof. Dr. Andrijono, Sp.OG (K) menampik pemberian vaksin HPV kepada anak-anak menyebabkan menopause dini.

"Tidak.. Tidak.. Tidak. Kami klarifikasi, enggak ada menopause, tidak ada hubungan vaksinasi dengan menopause," kata Andrijono, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/11/2016).

(Baca: Alasan Vaksin Pencegahan Kanker Serviks Diberikan kepada Anak SD )

Dia mengatakan, pemberian vaksin ini hanya menyebabkan efek samping ringan, yakni sakit atau bengkak di bagian tubuh yang disuntik.

Ringannya efek samping ini karena vaksin berisi kulit atau cangkang dari virus HPV. Protein yang disuntikkan ke dalam tubuh akan menyebar ke serviks dan vagina sehingga membuat reaksi antibodi.

"Vaksin ini relatif aman dan bisa dikembangkan menjadi vaksinasi nasional. Di negara lain juga sudah lebih dahulu melakukan vaksin HPV," kata Andrijono.

Bantahan serupa juga diungkapkan oleh dokter dari Rumah Sakit Hermina Jakarta Timur yang juga Satgas Imunisasi PP IDAI, Jose RL Batubara.

"Sekarang kami baru mencoba (vaksinasi) di DKI Jakarta, karena yang memiliki dana dan kesiapan paling siap dibanding daerah lainnya. Tapi kenapa diributin, mestinya didukung dong," kata Jose.