Dugaan Politisasi dalam Program Vaksinasi Kanker Serviks

Program gratis

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menjelaskan, tingginya angka perempuan yang meninggal akibat kanker serviks membuat pemerintah pusat memutuskan melakukan vaksinasi HPV. Kementerian Kesehatan sudah merancang program sejak beberapa tahun lalu.

"Di Indonesia dan dilakukan pertama kali di Badung, Bali, tapi privat (tidak dibiayai APBN). Pembiayaan APBN pertama kali dicoba di DKI Jakarta," kata Koesmedi.

Program ini sudah mulai dilaksanakan di Jakarta awal Oktober 2016. Targetnya, sebanyak 75.000 siswi kelas V SD yang dapat divaksin tahun ini.

Pada tahun depan, Dinkes DKI Jakarta menargetkan 150.000 siswi kelas v dan VI SD dapat divaksin HPV. Siswi yang mendapat vaksin adalah siswi kelas V SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan panti asuhan.

Adapun vaksin HPV bagi siswi kelas V SD dibiayai menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 10 miliar.

"Dana dari pemerintah pusat hanya vaksinnya saja. Dalam vaksinasi, tentunya ada dukungan operasional di 44 puskesmas melalui dana BLUD (dari APBD DKI) sebesar Rp 1,1 miliar," kata Koesmedi.

(Baca: Harga Vaksin Kanker Serviks Bisa Capai Rp 1,2 Juta)

Program ini dilaksanakan bersamaan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Biasanya, BIAS dilaksanakan tiap Agustus.

Namun, tahun ini, vaksin dilaksanakan pada Oktober. Setiap anak, akan mendapatkan dua dosis. Satu dosis diberikan saat kelas V dan satu dosis berikutnya akan diberikan saat kelas VI.

Vaksin diberikan mulai 4 Oktober 2016, dan dosis kedua, akan diberikan pada Agustus 2017.