Ahok Ingatkan Proyek Normalisasi Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan proyek normalisasi Kali Ciliwung sudah terlalu lama terhambat.

Itulah sebabnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri. Basuki juga mengingatkan bahwa ini merupakan program pemerintah pusat.

"Ini sudah berapa masa. Pemerintah pusat itu pingin normalisasi, bisa gak jalan? Enggak bisa karena tugas membereskan atau menyiapkan pekerjaan itu ada di provinsi," ujar Basuki atau Ahok di Kuningan, Minggu (15/1/2017).

Pemprov DKI mendapatkan tugas untuk menertibkan bangunan di badan kali, untuk menyukseskan program pusat itu.

Ahok mengatakan proyek normalisasi Kali Ciliwung baru bisa berjalan kembali sejak era kepemimpinannya. Ahok mengatakan kini kawasan yang dulu banjir sudah tidak banjir lagi sejak penertiban dilakukan.

"Sekarang saya tanya, Kampung Pulo banjir enggak? Jatinegara banjir enggak? Enggak," ujar dia.

Selama ini, Pemprov DKI tidak bisa memberikan uang kerahiman kepada warga yang digusur. Pemerintah tidak boleh memberikan uang atas tanah milik negara.

Terkait Bukit Duri, Ahok mengatakan ada 13 kepala keluarga yang disebut memiliki surat-surat kepemilikan lahan.

Jika surat tersebut benar, Pemprov DKI akan memberikan ganti rugi.

"Bukit Duri dari 400-an bidang tanah, hanya 13 yang diperkirakan ada surat, itu pun sedang kami teliti, kalau dapat ya kami ganti," ujar dia.