JAKARTA, KOMPAS.com- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pernah mengusulkan tambahan bantuan dana operasional (BOP) RT/RW di Jakarta.
Sumarasono menjelaskan, usulan itu disampaikan Djarot saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta penjelasan Pemprov DKI terkait kisruh kewajiban RT/RW melapor melalui aplikasi Qlue.
Sumarsono, yang saat itu aktif sebagai Dirjen Otonomi Daerah meminta penjelasan dari Djarot. Saat menjelaskan, Djarot menyampaikan niatan untuk menambah BOP RT/RW.
"Pak Djarot memang pernah mengusulkan, waktu ribut-ribut itu waktu saya belum jadi Plt (Gubernur DKI), tapi Dirjen Otda. Saya konfirmasi ke Pak Djarot katanya mau mengusulkan," ujar Sumarsono, usai mendatangi RSUD Tarakan di Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).
(Baca: Pemprov DKI Belum Tentukan Besaran Tambahan BOP Pengurus RT/RW)
Sumarsono menuturkan, Djarot juga menyampaikan penambahan BOP diperlukan mengingat besaran BOP yang RT/RW saat ini tidak terlalu besar.
Adapun BOP RT saat ini Rp 975.000, dan BOP RW sebesar Rp 1,2 juta per bulannya. Setelah berkomunikasi dengan Sumarsono, Djarot saat itu sepakat adanya kenaikan.
"Persoalan BOP itu harusnya memang dinaikkan. Jadi Pak Djarot sudah setuju dinaikkan pada saat saya konsultasi dalam kapasitas saya sebagai Dirjen Otda," ucap Sumarsono.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mengirimkan usulan kepada DPRD DKI untuk menambah nilai dana operasional bagi RT dan RW. Jika kenaikan dana operasional RT dan RW disetujui, anggarannya akan masuk dalam APBD Perubahan DKI 2017.