KPU DKI: Untuk Putaran Kedua, Tidak Ada Larangan untuk Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak menyebutkan secara jelas pelaksanaan kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Sebab, UU Pilkada mengatur pelaksanaan pilkada serentak yang hanya berlangsung satu putaran.

Adanya putaran kedua Pilkada DKI Jakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Putaran kedua diadakan apabila tidak ada pasangan cagub-cawagub yang memperoleh suara lebih dari 50 persen. Sementara itu, dasar pelaksanaan kampanye tidak dicantumkan dalam UU Pilkada maupun UU kekhususan DKI Jakarta tersebut.

"Sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu berwenang mengatur lebih lanjut apa yang belum diatur dalam Undang-undang," ujar Dahliah di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (27/2/2017).

Dahliah mengatakan, hal yang belum diatur yakni mekanisme putaran kedua. Oleh karena itu, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

PKPU Nomor 6 Tahun 2016, kata Dahliah, mengatur dua hal, yakni pendaftaran pemilih dan kampanye dalam bentuk penajaman visi dan misi.

Dahliah menjelaskan, pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta yang lolos ke putaran kedua perlu menyosialisasikan dan memberikan informasi mengenai visi-misi mereka sebagai referensi pemilih untuk memilih.

"Untuk itu, kampanye bentuk penajaman visi-misi harus difasilitasi dan boleh langsung dilakukan oleh calon," kata dia.

Dengan adanya kampanye yang dilakukan langsung oleh pasangan calon, mereka boleh menerima dana kampanye kembali untuk membiayai kampanye tersebut. KPU DKI sedang merumuskan mekanisme soal dana kampanye tersebut.

"Jadi kita harus memahami bahwa untuk putaran kedua tidak ada larangan untuk kampanye, itu intinya. Kami memberi kesempatan bagi seluruh pasangan calon berkampanye untuk menarik perhatian pemilih," ucap Dahliah.

Kampanye dalam bentuk penajaman visi dan misi yang dimaksud bisa dilakukan melalui dialog atau bertemu dengan warga.

Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, I Gusti Putu Artha, sebelumnya mengatakan akan melaporkan KPU DKI Jakarta ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) apabila tetap memberlakukan kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kami akan gugat ke Bawaslu sebagai pelanggaran administrasi dan kalau main-main, karena sudah diperingatkan, kami akan bawa ke DKPP sebagai pelanggaran etik," kata Putu, Minggu (26/2/2017).

Putu mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 ayat 3 angka 2, kampanye putaran kedua dalam bentuk penajaman visi-misi program. Tak ada bentuk lain seperti kampanye tatap muka dan penyebaran brosur.

Bila KPU DKI bersikeras melakukan kampanye bentuk lain, Putu mempertanyakan dasar hukum atas kebijakan tersebut. Sebab, menurut dia, kampanye bentuk lain ini berkaitan pengeluaran uang dan berpotensi penyalahgunaan anggaran.