KPU DKI Minta Cagub-Cawagub Serukan Pilkada Damai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, KPU DKI akan meminta pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan pilkada yang aman dan damai pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

KPU DKI meminta pasangan cagub-cawagub menyampaikan hal tersebut saat pelaksanaan debat pada Rabu (12/4/2017) nanti.

"Di dalam debat nanti, di sesi terakhir kami menitip pesan pak cagub dan cawagub memberikan pesan bagaimana pentingnya mewujudkan pilkada yang damai," ujar Sumarno, di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).

Sumarno menuturkan, KPU DKI juga menyampaikan imbauan agar warga DKI Jakarta dapat mewujudkan pilkada yang aman dan damai saat melakukan sosialisasi tentang Pilkada DKI Jakarta 2017.

KPU DKI Jakarta juga mengapresiasi banyaknya spanduk imbauan pilkada aman dan damai di DKI Jakarta.

"Sangat bagus sekali kalau sudah semakin banyak disebarkan, disosialisasikan, atau diimbaukan ke masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang damai, jauh dari isu SARA, jauh dari pandangan rasialis, dan sebagainya," kata Sumarno.

(baca: Cita-cita Pilkada Damai dan Potensi Konflik yang Mengiringinya)

Selain itu, KPU DKI Jakarta mengingatkan bahwa pilkada merupakan ajang adu program, gagasan, hingga kinerja.

KPU DKI juga berharap masyarakat bisa rasional menentukan pilihannya, bukan karena isu SARA dan kampanye negatif lainnya.

KPU DKI Jakarta mengingatkan agar tidak ada satu pihak pun yang mengganggu, mengintimidasi, serta menakut-nakuti pemilih dan penyelenggara pemilu pada hari pencoblosan putaran kedua 19 April 2017.

"Misalnya ada yang seperti itu, intimidasi, kami serahkan kepada pihak keamanan untuk memastikan bahwa Pilkada DKI berjalan aman, lancar, tanpa intimidasi, tanpa ada mobilisasi," ucap Sumarno.

KPU DKI mengimbau agar semua pihak memberikan kebebasan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut. Semua pihak juga harus dapat menerima siapa pun gubernur dan wakil gubernur nantinya terpilih.

"Siapa pun yang terpilih, itulah yang menjadi gubernur kita. Oleh karena itu, jangan ada pencederaan demokrasi dengan cara-cara tidak konstitusional," kata Sumarno.