Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ashraf Ali Bantah Bagikan Sembako dan Minta Warga Pilih Ahok-Djarot

Kompas.com - 06/04/2017, 14:21 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, membantah telah membagi-bagikan sembako saat menghadiri pengajian kebangsaan di Kelurahan Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Sabtu (1/4/2017). Ashraf mengatakan, saat itu dia datang karena diundang oleh panitia acara.

"Saya enggak tahu dan enggak lihat ada sembako. Saya kasih sambutan sebagai anggota dewan, saya diundang," kata Ashraf saat dihubungi Kamis (6/4/2017).

Menurut Ashraf, panitia acara pengajian kebangsaan itu merupakan relawan Bhinneka, yakni pendukung pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Dia hadir sebagai undangan karena dia juga merupakan warga setempat.

Ashraf mengatakan, Ketua Umum PPP, Djan Faridz, juga hadir dalam acara tersebut.

"Ada Pak Djan Faridz juga di sana. Kalau saya enggak datang kan enggak enak karena itu kampung saya, RW saya loh itu," kata dia.

Saat memberikan sambutan, Ashraf membantah bahwa dirinya meminta warga memilih Ahok-Djarot pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Lihat saja rekamannya. Enggak ada menyampaikan kalimat pilih nomor dua," ucap Ashraf.

Seorang warga Pasar Manggis, Siti Rahmah (39), pada Kamis pagi melaporkan Ashraf ke Bawaslu DKI Jakarta karena diduga telah membagikan sembako dan setelah itu meminta warga memilih Ahok-Djarot. Saat melapor ke Bawaslu DK, Siti didampingi tim hukum dan advokasi pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Dia (Ashraf) bicara, 'Ini sembako udah saya kasih, jangan lupa pilih nomor dua ya'," ujar Siti seusai membuat laporan di Bawaslu DKI Jakarta, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis siang.

Baca juga: Anggota DPRD Dilaporkan ke Bawaslu DKI karena Bagikan Sembako

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com