BUMN Diharapkan Koordinasi dengan Pemprov DKI Sebelum Gelar Pasar Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syarifudin berharap pemerintah pusat melalui BUMN tidak langsung menggelar pasar murah di Jakarta selama bulan Ramadhan nanti. Syarifudin meminta BUMN berkoordinasi dengan Pemprov DKI terlebih dahulu.

"Tidak ada lagi BUMN pemerintah pusat masuk mengintervensi pasar di Jakarta. Minimal harus ada koordinasi dengan Pemprov dulu bagaimana menstabilkan harga pangan," ujar Syarifudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (12/5/2017).

Syarifudin mengatakan hal itu bisa merugikan para pedagang asli pasar. Dagangan mereka menjadi tidak laku dengan adanya pasar murah itu. Dia berharap pasar murah tidak merugikan pedagang asli di pasar.

Baca: Tekan Harga, BI Jateng Gelar Pasar Murah untuk Cabai dan Bawang Merah

"Jadi jangan mentang-mentang dari pemerintah pusat langsung operasi beras, operasi gula, daging dan macam-macam, jangan di dalam pedagang juga harus dilindungi," ujar Syarifudin.

Syarifudin mengatakan komisinya juga sudah memanggil BUMD terkait untuk bertanya soal stok ketahanan pangan selama bulan puasa. Dia puas karena stok pangan di Jakarta aman.

"Mereka rata-rata sudah punya stok sampai 3 bulan ke depan. Pada intinya sudah aman," ujar Syarifudin.

Baca: Pasar Murah, Gula Satu Ton Ludes dalam Setengah Jam