DPRD Gunakan UU Pilkada sebagai Dasar Umumkan Pengunduran Diri Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, DPRD DKI akan mengumumkan pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Pengumuman itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu Pasal 173, yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah.

"Karena kami terima surat pengunduran diri maka kami mau gampangnya aja deh. Kami mau gampang pake UU Pilkada aja," kata Taufik di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Pasal 173 ayat 1 UU Pilkada menyebutkan, wakil gubernur menggantikan gubernur yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Sementara Pasal 173 ayat 2 menyebutkan bahwa DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur menjadi gubernur kepada presiden melalui menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai gubernur.

Baca juga: DPRD DKI Tak Tunggu Hasil Banding Jaksa untuk Umumkan Pengunduran Diri Ahok

"Artinya, kami umumkan pengunduran dirinya (Ahok) kemudian kami angkat Djarot (Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat). Kami usulkan Pak Djarot menjadi gubernur definitif. Itu kami menggunakan UU Pilkada Pasal 173," kata dia.

Taufik mengatakan, pengunduran diri Ahok tidak masalah diumumkan dengan berdasarkan UU Pilkada. Sebab, UU Pilkada juga mengatur soal pemberhentian kepala daerah.

Selain itu, proses hukum yang kini dijalani Ahok dalam kasus penodaan agama juga tidak memengaruhi pengunduran dirinya.

"Kalau mengundurkan diri dalam pandangan saya itu enggak ada urusan karena orang udah menyatakan 'saya mundur'," kata Taufik.

DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat badan musyawarah (bamus) untuk membicarakan jadwal rapat paripurna istimewa tentang pengunduran diri Ahok dan pengusulan pengangkatan Djarot sebagai gubernur definitif DKI Jakarta pada Selasa ini.