Soal Sengketa Blok A Tanah Abang, Jokowi Ingin Jalan Damai

"Ya, kita usahakan untuk kembali menjadi milik kita. Masih dalam proses semuanya, saya kira sudah rampung," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/7/2013).

"Ada dua opsi. Kalau kita ajukan banding, artinya kita merebut. Tapi, kalau PT PDI bisa langsung menyerahkan ke kita tanpa banding, ya jangan tarung-tarungan. Kalau bisa ya, enggak usah pakai banding," kata Jokowi.

PD Pasar Jaya dan PT PDI punya perjanjian kerja sama soal pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang untuk jangka waktu 2003-2008. Salah satu klausul perjanjian itu adalah pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang harus diberikan kepada PD Pasar Jaya jika jumlah kios yang terjual mencapai 95 persen.

Pada 2008, kios yang terjual belum mencapai 95 persen. PD Pasar Jaya kemudian mengevaluasi kerja sama itu. PD Pasar Jaya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap perjanjian kerja sama tersebut.

Audit BPKP menunjukkan PT PDI menyewakan kios. Padahal, menurut perjanjian, kios hanya boleh dijual. PD Pasar Jaya pun memutuskan mengakhiri kerja sama dengan PT PDI.

PT PDI berusaha mempertahankan hak mengelola Blok A Pasar Tanah Abang dengan menggugat PD Pasar Jaya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Pada Selasa (4/6/2013), PN Jaktim menyatakan bahwa PT PDI telah melanggar perjanjian kerja sama dengan PD Pasar Jaya dan mengharuskan mereka membayar Rp 8,2 miliar sebagai ganti rugi untuk kios-kios yang belum terjual. Nilai tersebut tidak sesuai tuntutan PD Pasar Jaya, yang mengalami kerugian Rp 18 miliar sejak Blok A Pasar Tanah Abang dikelola PT PDI.

Selain itu, PN Jaktim juga mengabulkan tuntutan PT PDI, yaitu hak mengelola Blok A Pasar Tanah Abang, hingga jumlah kios terjual mencapai 95 persen.

Menanggapi keputusan itu, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menilai keputusan pengadilan tak jelas dan menyatakan akan mengajukan banding.

"Kalau begitu, mau sampai kapan kontrak ini berakhirnya? Kan bahaya sekali sama-sama salah katanya, sama-sama salah di mana? Apa kontrak ini dibikin enggak ada batasnya dan sampai kiamat?" ujar Ahok pada Juni 2013.