Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Pangkas Anggaran, Basuki: Berengsek, Main Fitnah Enggak Keruan!

Kompas.com - 17/07/2013, 13:19 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan yang menyebutkan kalau salah satu penyebab penumpukan sampah di Pintu Air Manggarai ialah pemangkasan anggaran di Dinas Kebersihan maupun Dinas Pekerjaan Umum DKI. Menurut Basuki, biaya untuk pembersihan sampah itu telah dianggarkan dalam APBD DKI 2013.

"Yang ngomong seperti itu siapa? Uang sudah ada, kok. Saya bukan potong uang, saya hemat uang. Jadi, jangan kesannya semua ini berantakan karena saya potong uangnya. Kurang ajar! Berengsek sekali main fitnah enggak keruan begitu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Basuki menegaskan kalau biaya untuk pengangkutan sampah di Pintu Air Manggarai telah tersedia. Pemprov DKI pun hanya mengurangi sekitar 25 persen dari anggaran yang diajukan dinas sebelumnya. Pemangkasan dilakukannya karena beberapa dinas mengajukan besaran biaya yang terlalu tinggi.

Menurutnya, apabila pengurangan anggaran tersebut memengaruhi, maka tidak akan ada sisa anggaran yang tidak terserap hingga Rp 1,3 triliun. Dengan demikian, apabila anggaran itu dipotong hingga 40 persen, maka itu tidak akan memengaruhi program unggulan dinas.

"Ya sudah, nanti tahun depan akan saya potong 40 persen. Kalau Anda masih tidak suka, keluar saja dari DKI, mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS) DKI," ketus Basuki.

Terkait permasalahan penumpukan sampah di Pintu Air Manggarai, Basuki berjanji akan segera menyelidikinya. Ia pun menduga adanya unsur kesengajaan dengan membiarkan sampah itu menumpuk hingga berbulan-bulan.

Dengan adanya pemotongan anggaran itu, Basuki menuding keuntungan yang didapatkan oleh pihak ketiga atau operator akan semakin berkurang. Ia juga meminta media untuk mencatat nama petugas Pintu Air Manggarai yang gajinya belum dibayar lengkap dengan pangkat dan jabatannya.

"Tolong catat namanya, ini bagian dari politik. Saya sudah bilang, kalau tidak suka bekerja di Pemprov DKI, mohon maaf saja kami masih punya jatah 51 bulan di sini. Kalau tidak senang, keluar. Saya tanda tangan suratnya," tegas Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Megapolitan
Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Megapolitan
Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Megapolitan
Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Megapolitan
Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Megapolitan
PPDB 'Online' Diklaim Efektif Cegah Adanya 'Siswa Titipan'

PPDB "Online" Diklaim Efektif Cegah Adanya "Siswa Titipan"

Megapolitan
Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Megapolitan
Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Megapolitan
Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Megapolitan
Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Megapolitan
Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Megapolitan
Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Megapolitan
Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com