Basuki Tidak Ingin BUMD Terlalu Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak ingin badan usaha milik daerah terlalu banyak. BUMD yang diinginkan adalah yang menguntungkan bagi keuangan daerah. Selama ini BUMD di DKI sebagian besar masih belum memberi keuntungan signifikan. Lantaran itu, Pemprov DKI Jakarta berencana mengevaluasi keberadaan seluruh BUMD itu.

"Kami sedang selesaikan kajiannya. Intinya kami ingin mengerucutkan seluruh BUMD, tidak perlu banyak-banyak. Toh selama ini tidak banyak pendapatan dari mereka yang masuk ke kas daerah," tutur Basuki kepada wartawan, Rabu (14/8/2013) siang tadi.

Bentuk evaluasi BUMD itu dilakukan dengan menjual ke pihak lain, membubarkan, atau menggabungkan dengan BUMD lain yang lebih bagus. Beberapa nama BUMD yang rencananya dievaluasi itu, antara lain PD Dharma Jaya, PT Ratax, dan Sheraton Media Hotel & Towers. BUMD Pemprov DKI Jakarta dibedakan dalam BUMD yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah daerah, serta saham patungan dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

BUMD di Jakarta bergerak dalam berbagai macam bidang usaha. Sampai hari ini, belum jelas berapa nilai saham uang yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta di seluruh BUMD tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta, Catur Laswanto mengakui ada beberapa BUMD yang kinerjanya tidak baik sehingga operasional perusahaannya menjadi beban bagi Pemprov DKI. Berangkat dari fakta ini, Pemprov DKI Jakarta perlu mengkaji lagi keberadaan BUMD itu, apakah ditutup atau digabung dengan BUMD lain.