Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lama Menunggu, Jokowi Batal Bertemu Perwakilan Buruh

Kompas.com - 31/10/2013, 18:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo secara mengejutkan keluar dari Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013) sore. Ia menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota dan meminta perwakilan buruh bertemu dengannya. Namun, pertemuan itu batal karena buruh tak kunjung mengirimkan wakilnya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para buruh datang sekitar pukul 16.00 WIB dan berkumpul di depan pagar Balaikota. Sekitar pukul 17.00 WIB, di saat para buruh tengah berorasi, Jokowi keluar Balaikota menuju ke arah buruh. Dengan dikawal tiga ajudannya, Jokowi berjalan santai menuju para buruh.

Kedatangan Jokowi, yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam tersebut, disambut meriah oleh para buruh. Mereka berdesakan mendekati Jokowi. Aparat kepolisian pun langsung membentuk pagar pengawalan untuk Jokowi.

"Akhirnya, Pak Jokowi keluar kandang juga nemuin kita," ujar salah seorang orator dari atas mobil sound system.

Jokowi kemudian meminta 10 perwakilan buruh bertemu dengannya di Balaikota. Namun, koordinator unjuk rasa tersebut malah menyuruh Jokowi menunggu 10 menit. Mereka akan mempersiapkan materi pertemuan tersebut.

Setelah menunggu sekitar lima menit tak dapat kepastian, Jokowi kembali masuk ke Balaikota dan memerintahkan Kepala Biro Kepala Daerah dan Luar Negeri Heru Budi untuk bertemu buruh. Melihat Jokowi kembali ke Balaikota, para buruh tidak protes. Mereka tampak mempersiapkan perwakilan.

Dalam perjalanan kembali ke Balaikota, Jokowi mengatakan ingin melakukan pendekatan terhadap buruh terkait tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Namun, rencana pertemuan tersebut akhirnya dialihkan ke stafnya karena Jokowi masih memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. "Kerjaan saya kan banyak. Enggak cuma ini," ujar Jokowi.

Soal penetapan UMP, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh dengan alasan ia tidak boleh mengintervensi UMP. Menurut Jokowi, penetapan UMP telah melalui mekanisme pembahasan di tripartit, yakni antara pekerja, pengusaha, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

Hingga pukul 18.00 WIB, aksi unjuk rasa buruh masih berlangsung, sedangkan Jokowi meninggalkan Balaikota. Sidang penetapan UMP yang dimulai sejak pukul 15.00 WIB masih berlangsung di lantai dua Gedung Pemprov DKI Jakarta. Belum ada keputusan apa pun dari sidang tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com